Bahas PKS, MK Pecahkan Rekor Sidang 17 Jam

Sengketa Pemilu Legislatif

Bahas PKS, MK Pecahkan Rekor Sidang 17 Jam

MK telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menggeber untuk menuntaskan kasus sengketa Pemilu Legislatif. Dengan tidak hanya mengenal lelah, sidang MK yang membahas pengajuan gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

Sidang PKS sudah dimulai sejak Kamis (28/5) sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Menjelang Maghrib, sidang direhat sejenak untuk melaksanakan salat bagi yang menjalankan.

Mendekati pukul 21.00 WIB, sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar itu tidak menunjukkan akan selesai. Begitu juga saat memasuki tengah malam. Dua anggota pimpinan sidang, Marida Farida Indrati dan Muhammad Alim masih duduk di kursi majelis hakim.

Tengah malam sudah dilewati, menjelang shubuh. Luar biasa. Pengacara PKS, Zaenuddin Paru, merupakan salah satu perwakilan dari kubu penggugat. Sidang pun diistirahatkan ketika adzan shubuh bergema.

Akhirnya, sekitar pukul 07.00 WIB, sidang terlama di Indonesia ini selesai. Salah satu agenda utama yang dibahas PKS yakni, soal perolehan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jakarta II, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Di daerah pemilihan ini, PKS memperjuangkan kursi yang diperoleh politisi Rama Pratama.

Perjuangan PKS untuk Rama Pratama ini mengancam kursi yang sudah diperoleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono. Agenda kedua, yakni PKS mempermasalahkan perolehan perhitungan suara di provinsi Papua. Tepatnya di Kabupaten Yahukimo.

PKS menilai ada kecurangan di Daerah Yahukimo. PKS menganggap tidak ada pencontrengan di dua dari tiga daerah pemilihan di Yahukimo. Pada sidang di Panel II ini, PKS juga mempermasalahkan kursi-kursi di DPRD kabupaten dan Kota. PKS ini bersidang di panel II.

"Ini adalah sidang terlama selama MK berdiri. Bahkan, hakim bersidang hampir 24 jam. Istirahat hanya digunakan pada waktu salat dan makan saja. Sebelumnya, di panel II juga menangani sengketa Gerindra sejak jam delapan pagi hingga menjelang sidang PKS dimulai. Ini rekor," kata Sekretaris Jenderal MK, Janedri M Gaffar, saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 29 Mei 2009.

Bayanat PilPres 2009

PKS Bukan Gertak Sambal

Anis menjelaskan bahwa bergabungnya PKS untuk mengusung pasangan SBY-Boediono karena kesepakatan platform kebijakan ekonomi. 

PK-Sejahtera Online: Keputusan PKS untuk tetap melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan jatah kursi menteri atau power sharing dalam system perintahan nantinya. Tapi semata karena pertimbangan logis politik untuk sama-sama membangun bangsa ini. ‘jadi tidak benar jika dikatakan PKS itu takluk atau plin-plan’. ‘Yang PKS lakukan adalah menunjukkan bahwa sebagai peserta koalisi, semuanya mempunyai kedudukan sebagai mitra yang sejajar’. ‘Kita adalah partnership dalam pemerintahan’, tegas sekjen PKS Anis Matta dalam Silaturahim Kader dan Relawan PKS di sekretariat Dapil I, minggu malam (17/5/2009) kemarin.

Anis melanjutkan bahwa langkah politik yang PKS lakukan terkait pasangan capres-cawapres bukan gertak sambal. Dijelaskan Anis, PKS memang telah melakukan interupsi keras pada SBY terkait masalah Boediono. Namun, hal tersebut dianggap wajar. Ibaratnya sebagai seorang teman antara PKS dan PD harus saling mengingatkan. ‘Ini adalah interupsi besar dari keluarga besar’. ‘Untuk mengukur seberapa besar nilai kita dihadapan kawan kita, lihatlah bagaimana sikapnya ketika kita akan meninggalkannya’

"Itu kami lakukan agar publik tahu bahwa kita punya sikap, bisa marah dan tidak setuju termasuk pada kawan. Itu perlu terutama ketika seseorang mulai memiliki dominasi yang terlalu kuat," tandasnya. PKS kembali mendukung SBY-Boedion karena Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu telah meminta maaf terkait pola komunikasinya dalam menentukan cawapresnya. Selain itu, SBY telah berjanji akan mengkomunikasikan segala sesuatunya terhadap parpol mitra koalisi.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa bergabungnya PKS untuk mengusung pasangan SBY-Boediono karena kesepakatan platform kebijakan ekonomi. Kesepakatan tersebut pertama mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat. 

Yang kedua kesepakatan dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat. Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi. (pks sulsel)

PKS Gugat Penetapan Hasil Pemilu Luar Negeri

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menggugat penetapan hasil pemilihan umum di luar negeri dan di Provinsi Papua karena dinilai terjadi kecurangan yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan kursi DPR.

"Telah terjadi kesalahan rekap sehingga terdapat selisih suara yang signifikan," kata Zainuddin Paru, kuasa hukum PKS dalam persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Zainuddin mengatakan PKS seharusnya mendapat jatah satu kursi dari sisa satu kursi di daerah pemilihan Jakarta II pada perhitungan putaran ke-3. Tapi, karena terjadi penggelembungan suara dari Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), yang termasuk dalam daerah pemilihan Jakarta II, maka kesempatan itu hilang.

Partai Persatuan Pembangunan, kata dia, mendapatkan 67 ribu dari 8.000 suara. "Ini mengakibatkan pergeseran perolehan kursi di mana PKS menjadi tidak dapat," kata dia.

Sementara itu, Evi Rismayanti, kuasa hukum PKS yang lain mengatakan juga terjadi kesalahan penghitungan KPU di daerah pemilihan Papua. Dia mengatakan suara PKS secara berkurang signifikan di Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo.

"Sedangkan di Kabupaten Paniai yang seharusnya PKS mendapatkan 6.000 suara suaranya menjadi nol," kata Evi.

Menurut Evi, sesuai dengan perhitungan PKS, mereka seharusnya mendapat jatah satu kursi dari dapil Papua. Jika suara PKS yang diduga hilang itu dimasukkan ke dalam perolehan PKS, maka PKS akan menempati peringkat ke-10.

"Dengan demikian PKS dapat satu kursi DPR RI menggeser PDI-P," kata dia.

Selain menggugat perolehan suara untuk DPR RI, PKS juga menggugat perolehan suara untuk DPRD Provinsi dan kabupaten/ kota.


http://politik.vivanews.com/news/read/59229-pks_gugat_penetapan_hasil_pemilu_luar_negeri

PKS Palembang Siap Menangkan SBY-Berboedi

PALEMBANG -- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) siap menggerakkan kadernya untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY Berboedi).

"Kami akan berkoordinasi bersama partai pendukung lainnya serta menggerakkan kader PKS menghadapi Pemilu Presiden 2009," kata Ketua DPD PKS Kota Palembang, Musliman di Palembang, Minggu.

Ia mengatakan, sejauh ini memang belum ada koordinasi dengan partai pendukung capres-cawapres tersebut karena baru dideklarasikan. "Namun PKS siap memenangkan pasangan capres-cawapres SBY Berboedi karena dukungan kepada mereka berdasarkan keputusan dewan syuro partai," katanya.

Ia menegaskan semua kader PKS di Palembang akan digerakkan dalam memenangkan pasangan tersebut pada pilpres nanti.

Di Palembang, kata dia, saat ini jumlah kader PKS yang terbina sebanyak 5.000 orang yang tersebar di 16 kecamatan. "Semua kader bersama para simpatisan dan unsur parpol pendukung lainnya diharapkan dapat bergerak secara sinergis untuk memenangkan pasangan SBY Berboedi," kata Musliman.

http://republika.co.id/berita/50885/PKS_Palembang_Siap_Menangkan_SBY_Berboedi

SBY Minta Maaf Terlambat Beri Informasi ke PKS

Bandung - PKS telah mendapat kejelasan langsung dari SBY soal pemilihan Boediono menjadi cawapresnya. SBY meminta maaf karena terlambat memberikan informasi.

"Beliau tadi meminta maaf atas keterlambatannya memberikan penjelasan karena ada kesibukan di WOC," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai acara deklarasi SBY Berbudi di Gedung Sabuga, Jl Taman Sari, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5/2009).

Permintaan maaf itu disampaikan SBY saat perwakilan PKS datang menghampiri SBY ke Hotel Sheraton, Bandung sore tadi. PKS, jelas Tifatul, merasa puas dengan penjelasan yang diutarakan oleh SBY.

Tifatul meyakinkan tidak akan ada perpecahan di internal partai terkait deklarasi ini. Penolakan yang belakangan ini muncul, bukan karena anti Boediono.

http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/15/211659/1132326/700/sby-minta-maaf-terlambat-beri-informasi-ke-pks

"Yang paling penting PKS tidak mempersoalkan sosok Pak Boediono, masalahnya lebih kepada miss komunikasi saja," pungkasnya.