PERANGI KORUPSI DENGAN PEMBINAAN MORAL SPIRITUAL

Oleh : Asnin Syafiuddin
Pembawaannya kalem tapi mudah tersenyum, dengan siapapun bertemu ia akan selalu menebar senyum, sehingga orang akan dapat mudah mengakrabkan diri dengannya, terlebih ia termasuk sosok yang gampang diajak berkomunikasi. Itulah salah satu ciri khas anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS asal daerah pemilihan Kabupaten Tangerang, Asnin Syafiuddin.

Pria yang lahir di Kabupaten Tangerang pada 14 April 1955 atau 52 tahun yang silam dari pasangan (Alm) Amir dan (Alm) Amnah ini saat ini tinggal di Jalan Masjid al-Mujahidin, desa Buaranjati RT 003 RW 03, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

Asnin menyelesaikan Sekolah Dasar Negerinya (SDN) di SDN Jatigintung Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada tahun 1968. Meskipun ia sudah belajar di sekolah dasar pada pagi harinya, pada sore harinya ia juga belajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathla`ul Anwar (MA) Jati Mauk dan lulus pada tahun 1969.

Meskipun ia lulus terlebih dahulu dari sekolah dasar, tetapi ia tidak langsung melanjutkannya ke jenjang selanjutnya, tetapi menunggu sampai masa belajar di MI MA selesai. Baru pada tahun 1970, ia melanjutkan sekolahnya ke MTs MA Jati Mauk dan lulus pada tahun 1972.


Lulus dari MTs MA di Jati Mauk, ia melanjutkan sekolah pada jenjang selanjutnya pada lembaga pendidikan yang sama yaitu MA. Namun bukan di Jati Mauk, tetapi ia pergi merantau melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Aliyah MA di Menes Pandeglang dan lulus pada tahun 1975.

Kecintannya pada pelajaran agama Islam membawanya sampai ke negeri tempat kelahiran Nabi Muhammad Saudi Arabia. Pada tahun 1978, ia melanjutkan S1-nya di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi sampai dengan tahun 1982.

Meski aktivitas di masyarakat dan di DPRD Banten menyita banyak waktunya, namun pada Januari 2007, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Di luar pendidikan formal, Asnin juga banyak mengikuti pendidikan informal. Pendidikan informal yang diikutinya sebagian besar pendidikan penunjang yang tidak didapat dari pendidikan formal yang ia tempuh seperti penataran da`i di lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta pada tahun 1988. Tahun 1994, Asnin kembali mengikuti penataran da`i di Atase Agama Kedubes Saudi Arabia Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2000 dan 2002, ia mengikuti pelatihan yang sama di tempat yang sama juga.

Sebelum duduk di DPRD Banten, sebagian besar waktu suami dari Nurhayati ini habis untuk berdakwah dan berbagi ilmu kepada para mahasiswanya. Sebagai da`i pada Atase Agama Kedubes Saudi Arabia, ia pernah ditugaskan di Kalimantan Tengah (1982 - 1986), Bali (1986 - 1987). Selanjutnya sampai saat ini ia ditugaskan di daerah kelahirannya di Tangerang.

Dari tahun 1987, ayah dari enam anak ini mulai mengajar pada sedikitnya empat perguruan tinggi di Jakarta dan Tangerang. Bahkan sampai saat ini ia masih tercatat dan aktif mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Sykriyyah Cipondoh Tangerang.

Ia juga termasuk orang yang aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sejak di SLTA ia sudah menempati posisi Wakil Sekretaris Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Jati Mauk.

Aktivitas keagamaannya juga membawanya menjadi Ketua Badan Ta'mir Masjid Al-Mujahidin Jatiwaringin dari tahun 1994 sampai dengan 2006. Saat ini ia juga tercatat sebagai Anggota Majlis Fatwa Pengurus Besar Mathla'ul Anwar.

Setelah dilantik pada 31 Agustus 2004 lalu, Asnin langsung ditempatkan di Komisi A, komisi yang membidangi masalah pemerintahan termasuk di dalamnya masalah aparaturnya.

Korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia termasuk di Provinsi Banten yang walaupun usianya baru seumur jagung mendapatkan perhatian serius dari Anggota Fraksi PKS DPRD Banten yang satu ini. Jika ada lembaga khusus pemberi penghargaan kepada daerah baru terkorup, mungkin Provinsi Banten menempati urutan pertama.

Setidaknya itu terlihat dari puluhan kasus korupsi yang masuk baik di Kejaksaan Tinggi Banten maupun Kepolisian Daerah Banten, serta berapa jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD Banten setiap tahunnya yang banyak merugikan keuangan daerah Banten.

Melihat fenomena seperti itu, Asnin Syafiuddin, Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera asal daerah pemilihan Kabupaten Tangerang mengaku miris dan malu. Sebagai provinsi yang kehidupan masyarakatnya terkenal religius, ternyata juga menjadi daerah yang paling nyaman untuk melakukan tindak pidana korupsi. "Dari sekian kasus yang masuk, berapa sih yang sampai tuntas ditangani," ujarnya.

Keprihatinannya terhadap maraknya bentuk penyimpangan anggaran yang dilakukan aparatur Pemprov Banten ia sampaikan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidanginya seperti Biro Kepegawaian, Organisasi dan Pemerintahan serta SKPD lainnya.

Salah satu usulannya adalah melakukan kegiatan rutin pembinaan mental spiritual terhadap pegawai di seluruh SKPD. Dengan begitu diharapkan mereka memahami betul amanah yang diembannya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bisa meminimalisir segala bentuk penyimpangan.

"Dalam hal ini tentu peran Biro Kepegawaian sangat besar, jika mereka mengeluarkan kebijakan peningkatan pembinaan moral, maka itu akan mengikat kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Banten," katanya.

Namun, ia mengaku tidak bisa maksimal mengawasi usulan kegiatan itu, karena pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing SKPD. "Saya hanya prihatin, tindakan penyimpangan yang dilakukan itu karena masalah moral," ujarnya.

Saat dilakukan roling anggota komisi pada awal tahun 2006, Asnin pindah ke Komisi II (sebelumnya komisi B), komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan.

Di komisi ini, perhatiannya tertuju pada nasib petani Banten yang tidak kunjung terangkat ekonominya, bahkan ia menengarai, petani hanya dijadikan objek eksploitasi untuk menggolkan sebuah proyek yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu saja.

Padahal, dari tahun ketahun, masalah pertanian tetap sama, yaitu, ketika musim kemarau, kesulitan air, menjelang musim tanam pupuk langka dan ketika panen harga gabah dan beras turun drastis. "Dari tahun ke tahun sebenarnya masalah petani itu-itu saja, tetapi kenapa sampai saat ini belum bisa ditangani. Tentu ini menjadi pertanyaan besar apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mereka," ujarnya.

Bersama rekan anggota Komisi II lainnya, ia mendesak Dinas Pertanian dan Peternakan Banten agar membuat terobosan kegiatan baru yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Banten yang sebagian besar penduduknya adalah petani.

Salah satu usulan yang ia sampaikan adalah, perbaikan irigasi disejumlah daerah yang hanya mengandalkan air hujan, agar petani bisa normal melakukan aktifitasnya yaitu minimal dua kali panen dalam setahun.

Ia juga mengusulkan agar Dinas Pertanian mampu mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya kemarau panjang dan serangan hama pada tanaman padi, sehingga ketika itu terjadi, petani Banten merasa terbantu.

"Tata niaga pupuk juga harus diperbaiki, selama ini banyak sekali penyimpangan pupuk bersubsidi dijual ke industri bahkan dijual ke luar Banten. Akibatnya saat musim tanam, petani susah mendapatkan pupuk," katanya.