Kultwit @MahfudzSiddiq : "Pengkhianatan Koalisi PKS"

Mahfudz Siddiq - Wakil Sekjen PKS

@MahfudzSiddiq

1. Nih "Pengkhianatan Koalisi PKS" versi Setgab: 1. Dukung angket Century, 2. Dukung angket mafia pajak dan 3. Tolak naik harga BBM.
2. Apakah untuk 3 kasus tsb koalisi satu suara? Tidak. Bbrp partai koalisi beda dgn pemerintah. Tp label "pengkhianat" ditujukan hanya ke PKS.
3. PKS dukung angket Century jelas krn perampokan Bank yg kemudian ditutup uang negara hrs diusut dan tdk boleh jadi pola berulang!
4. PKS dukung angket mafia pajak jelas krn rugikan potensi penerimaan keuangan negara puluhan bahkan ratusan trilyun per-tahun. Kasus Gayus??
5. PKS tolak harga BBM naik jelas krn masih ada solusi lain dan masy tdk siap dan tdk mampu. Faktanya skrg harga minyak dunia terus turun!
6. Sekarang media ributkan "kejanggalan" APBNP yg diduga ada "barter" soal uang negara tuk gantirugi korban "Lapindo". Ada kaitan dgn isu BBM??
7. Jika ada yg paham hebatnya mafia BBM di Indonesia, siapa paling diuntungkan jika BBM subsidi jadi naik 1 april lalu? Pastinya bukan PKS!
8. PKS koalisi dgn Pres SBY krn mau bantu negara dan rakyat. Bukan bantu seorang SBY dan PD.
9. Koalisi pernah disebut pengamat sbg "kerumunan politik yg sarat kepentingan". Jadi wajar kalo ada intrik, saling incar, belah bambu, etc!
10. Saya tdk kaget jika seorang Ketum partai besar tiba2 jadi jubir istana tuk katakan bhw "PKS tlah berkhianat". Kami tdk akan komen ttg Anda!
11. Saya jg tdk kaget ktk bbrp partai Islam minta PKS tdk dukung PT tinggi yg diusul 3 parpol besar dlm UU Pemilu. Kami setuju. Lalu Anda skrg??
12. Banyak pihak nilai pemerintah asyik dgn pencitraan. Aneh saat PKS tolak harga BBM naik, buru2 mereka tuding PKS cari pencitraan. Haha..?!
13. 2 periode, PKS tahu persis bgm manajemen koalisi dijalankan. Yakinkah bhw proses pengambilan keputusan baik jika style leadership sprt ini?
14. Amar ma'ruf - Nahi munkar: prinsip PKS dlm berpolitik, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan. Katakan kebenaran meski pahit (resikonya)
15. PKS tdk punya media besar tuk bangun opini. Media kami adl nurani & akal sehat rakyat ini yg paham soal century, mafia pajak & kisruh BBM!
16. PKS mmg partai seumur jagung tp pelajaran sejarah menyambung umur perjuangan kami tuk sadar dan paham bertindak. Meski banyak yg blm sadari.
17. Kepada kader PKS trus arungi gelombang samudera dgn sampan kecil kalian! Kelak kapal2 besar yg akan karam akan butuh "tangan" kalian!
18. Kader PKS: Trus pelajari sejarah, firasati keadaan dan bertindak tanpa pamrih untuk kebaikan sebanyak2nya orang di sekeliling kalian!
19. Selamat berhari libur, tp jgn sekali2 liburkan nurani & akal kita! Rakyat negeri ini sdh lama lelah dgn keadaan, tp mrk msh simpan harapan!
    

Berjuanglah Dengan Ikhlas Serta Dengan Jiwa Dan Mental Baja

Oleh : Ustadz Nabiel Al Musawwa

“Mereka merasa berjasa dengan keislaman mereka, katakanlah: Janganlah kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian, karena Allah-lah yang telah berjasa kepada kalian karena telah menunjukkan kalian kepada jalan-jalan keimanan jika kalian adalah orang-orang yang benar.” (QS Al-Hujurat, 49:17)

PKS sebagai Partai Kader memang tidak sama dengan partai-partai lainnya, orang yang bisa dipromosikan menjadi pengurus pada strata-strata tertentu haruslah telah melewati masa-masa pengkaderan selama masa bertahun-tahun dan telah mencapai kriteria kelulusan pada setiap level tersebut denga sangat rinci dan belum mampu ditandingi oleh sistem organisasi manapun termasuk organisasi intelijen (demikianlah yang diakui sendiri oleh BIN).

Oleh karena itu para pengamat dari luar ataupun para “aktifis karbitan” yang bisanya berteriak-teriak dari luar dan “merasa paling berjasa” kepada partai ini tentunya tidak mampu membayangkan bagaimana sulitnya masa-masa pengkaderan yang telah dibangun oleh para pendiri harokah dakwah ini selama masa lebih dari 20 tahun dari rumah ke rumah dan dari satu tempat kost ke tempat kost lain.

Para “aktifis karbitan” yang merasa telah “ikut berjuang” untuk partai itu juga tidak pernah tahu berapa kader-kader generasi pertama yang sampai drop-out dari kuliahnya karena tugas-tugas dakwah, berapa kader-kader yang terpaksa berjalan puluhan kilometer atau harus keluar masuk hutan di pulau-pulau di Nusantara ini demi membuka lahan dakwah baru, berapa kader yang setiap malam terkulai kepala-kepala mereka di meja kerjanya karena lelah membahas dan memikirkan maslahat untuk ummatnya, dan berapa pula kader yang telah menghabiskan semua miliknya yang paling berharga demi membangun fondasi harokah ini.

Para kader generasi awal tersebut bukanlah orang yang hidup berkecukupan, namun tidak pernah kemudian mereka mempertanyakan kenapa harus berjuang habis-habisan seperti itu? Atau apa yang akan didapat dari perjuangan ini nantinya? Atau kami sudah berjuang sehingga partai ini besar maka sekarang giliran partai dong yang memperhatikan dan membesarkan kami? Atau meragukan para qiyadahnya, jangan-jangan mereka telah keluar dari khittah dakwah ini setelah berkuasa?

Suka dan duka yang telah bersama-sama ditempuh dalam perjuangan dakwah; airmata yang telah ditumpahkan pada sujud-sujud yang khusyu’ di akhir-akhir malam mendoakan kemenangan ummat ini dengan tulus; uang, harta-benda, fikiran dan perasaan dan entah sudah tidak terhitung lagi apa yang dimiliki yang telah dengan segala ketulusan diberikan bahkan jiwapun jika diminta pastilah akan diberikan demi tegaknya ummat ini; semua catatan perjalanan, kesan dan waktu yang telah dilewati bersama itu tentunya tidak akan pernah bisa difahami oleh kader-kader yang belum memahami apa arti sebuah perjuangan dakwah di dalam Islam dan apa arti sebuah keikhlasan sehingga mampu mengangkat sebuah peradaban dari ummat yang sudah seperti buih yang terbawa banjir.

“Dan diantara orang-orang beriman itu ada rijal yang menepati janjinya kepada Allah, diantara mereka ada yang telah wafat dan diantara mereka ada pula yang menunggu-nunggu (saat perjumpaan dengan Rabb-Nya), namun mereka sedikitpun tidak pernah mengubah janjinya.” (QS Al-Ahzab, 33:23)

Lalu permasalahannya apakah ke-tsiqahan kita kepada qiyadah dakwah ini berarti kita tidak boleh bertanya atau memberikan kritik? Apakah ketaatan kepada para leader partai ini membuat kita menjadikan kita hanya bisa manut tanpa reserve? Tentunya akal yang sehat akan menjawabnya tidak demikian. Bagaimana mungkin sebuah gerakan dakwah yang telah mampu membangun sebuah sistem yang demikian sempurna, sehingga outputnyapun telah terlihat dengan jelas kemana-mana sebagai generasi muda Islam yang unik, intelektual, militan namun santun dan moderat dan telah pula menjadi perhatian secara nasional dan internasional akan berlaku demikian?!

Permasalahannya adalah ketidakfahaman dikalangan sebagian besar kader di tingkat grassroot tentang berapa besar tantangan untuk sebuah perjuangan di pentas politik? Seberapa besar kekuatan-kekuatan yang bermain dan mampu “memutih” atau “menghitamkan” seseorang atau sekelompok orang? Seberapa jauh poros-poros yang berbeda bisa menjadi bersatu ketika melihat sebuah musuh bersama (Islam)? Seberapa besar dana yang dialirkan baik skala nasional maupun skala global untuk memporakporandakan soliditas kader serta melumatkan sama sekali kekuatan-kekuatan yang dapat “mengganggu” kepentingan bersama mereka yang telah terbangun selama puluhan tahun?

Materi-materi tentang Ghazwul Fikri, Ma’na Jahiliyah, Qadhiyyatul Ummah, Marahilu Dakwah, dan lain-lain sebenarnya sudah dipersiapkan oleh harakah untuk menjelaskan fenomena ini dikalangan kader dakwah sehingga jika masanya hal itu tiba diharapkan kader dapat memiliki manna’ah (imunitas) untuk menangkal hebatnya makar yang akan terjadi pada gerakan dakwah ini, namun memang tataran konsep akan sangat jauh berbeda dengan jika hal tersebut sudah ada di depan mata, apalagi jika hal tersebut menimpa pada generasi kader yang tidak sempat berinteraksi secara mendalam dengan tarbiyyah.

“Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang amat besar, dan disisi Allah-lah balasan makar mereka itu, dan sesungguhnya makar mereka itu dapat melenyapkan gunung-gunung karena amat besarnya.” (QS Ibrahim, 14:46)

Hendaknya seorang kader yang ingin mengetahui bagaimana konspirasi hebat yang ingin melumatkan dakwah ini menemui dan bertanya pada anggota legislatif PKS di tingkat terendah (kabupaten/kota/kotamadya), cobalah minta waktu kunjungan pada mereka, kumpulkan masyarakat lalu minta agar dikunjungi oleh aleg PKS di wilayahnya tersebut karena hal itu adalah hak masyarakat terhadap aleg di daerahnya, tanyakan apa yang sudah diperbuat oleh kader tersebut dan bagaimana konspirasi yang menimpa mereka di DPRD tersebut. Lalu bayangkan oleh antum, kalau di tingkat itu saja demikian hebat rekayasa para aleg lain dan kekuatan PEMDA dansebagainya bermain dalam ber-KKN, lalu husnuzhan-lah di tingkat DPR-RI tentunya akan lebih dahsyat dan lebih kejam lagi kekuatan yang bermain.

Dan hendaklah para kader memahami bahwa dalam dunia politik informasi itu berubah dalam hitungan jam bahkan menit, sehingga jangankan antum yang di bawah, para qiyadah yang paling ataspun seringkali ketinggalan informasi, bukan karena tidak dibuat mekanismenya namun bagaimana sempat bekerja kalau setiap jam atau menit harus membuat laporan ke para kader di bawah. Demikian pula perkembangan informasi itupun seringkali bertolak-belakang, info yang masuk dan diputuskan pada pagi hari maka di siang hari partai harus membuat kebijakan yang sebaliknya, sorenya mungkin berubah lagi. Belum lagi tidak semua info bisa disampaikan secara tertulis karena akan memiliki delik-yuridis walaupun peristiwa tersebut kelihatan di depan mata kepala sendiri.

Lalu kenapa tidak diekspos di media? Inipun perlu pembahasan tersendiri, tidak semua media mau memuat dari PKS, cobalah antum ke Aceh lalu antum saksikan sendiri ribuan kader kita yang berjuang disana, apakah ada media yang meliput? Tidak, karena itu hanya akan membesarkan PKS 2009 nanti. Tentang BBM?! Yang pertama kali menyuarakan sikap adalah PKS (coba antum lihat tulisan mas Untung/Ketua Fraksi PKS di majalah SAKSI beberapa terbitan yang lalu), lalu kemudian menjadi suara Komisi-VIII DPR. Kasus mas Irwan juga sebenarnya sudah basi, DPW PKS Sumbar sudah lama membuat klarifikasi namun ketika mas Irwan dicalonkan sebagai Cagub, baru ICW mengeksposnya. Tahukah antum bahwa dalam PILKADA saat ini di puluhan daerah (Tk I dan Tk II) kita sudah mampu mengusung para kader-kader kita untuk bertarung dengan partai GOLKAR dengan peluang kemenangan yang signifikan?

Mari kita semua ber-istighfar atas kelalaian kita selama ini (terutama para kader yang memposisikan diri sebagai the-outsider, banyak omong tanpa hasil) sementara para kader lainnya disibukkan untuk terus membangun jaringan demi memenangkan dakwah ini. Sampaikanlah kritik dan pertanyaan dengan santun dan penuh hormat kepada para qiyadah yang telah berjuang tanpa lelah demi kemenangan ummat ini. Dan di atas semua itu jika syaithan masih membisiki antum juga, cobalah antum bersikap fair, bandingkan dengan partai atau organisasi lainnya baik segi kualitas atau kuantitas, mana sih yang lebih bermasalah? Kita tidak pernah merasa para qiyadah atau ikhwah kita itu suci, ada juga kader yang karena tergoda syaithan menjadi tergelincir, namun sudah ada mekanisme partai melalui Dewan Syariah yang dengan sistemnya yang jelas dan tegas mengatasi hal tersebut. Lalu apakah adil jika karena satu dua hal yang nampak belum sempurna kita menggugat dan mencaci-maki seluruh partai kita sendiri?

“Wahai Rabb Kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman.” (QS Al-Hasyr, 59:10)

Menaklukkan Oposisi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepertinya sedang dirudung masalah silih berganti. Awal Maret lalu, Anis Matta yang kebetulan menjabat sebagai sekjen partai sekaligus Wakil Ketua DPR RI diserang oleh penyebaran video asusila palsu lewat dunia maya. Belum genap sebulan, PKS kembali disibukkan oleh berita miring yang kali ini dihembuskan oleh salah satu mantan kolega, Yusuf Supendi.

Tanpa ragu, Yusuf melaporkan Presiden PKS ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan Anis Matta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi manuver tersebut, Mahfudz Siddiq, salah satu Wasekjen PKS, mengatakan bahwa ulah mantan kader senior tersebut adalah bagian dari skenario besar sudutkan PKS. Benarkah?

Menurut saya, pernyataan Mahfudz tidak salah namun juga belum utuh. Tanpa berpikir secara 'konspiratif' pun, terlihat bahwa kisruh politik yang dialami PKS juga dialami beberapa partai lainnya. Artinya, PKS bukanlah single & unique target. Lantas apa target sebenarnya dari rentetan kisruh politik akhir-akhir ini? Jawaban secara objektif hanya bisa diperoleh melalui bedah kronologis, identifikasi target serta karakter serangan politik.

Pertama, gelombang serangan terhadap partai selalu terpaut dengan upaya pengungkapan skandal besar. Coba kita bedah satu per satu secara kronologis. Bulan Desember 2009, Pansus DPR untuk mengusut skandal bailout Century Rp 6,7 trilliun terbentuk. Tiga bulan kemudian. Staf ahli Kepresidenan bidang bencana, Andi Arief, melaporkan tokoh kritis PKS, Misbakhun ke Mabes Polri. Dan, tak lebih satu bulan setelah paripurna DPR pada bulan Maret 2010 memutuskan telah terjadi penyimpangan dalam skandal bailout Century, salah satu anggota tim 9 tersebut dijebloskan ke penjara.

Insiden politik semakin bertambah seru ketika pertengahan Januari 2011 lalu, Komisi III DPR bersepakat membentuk Panitia Kerja (PANJA) untuk mengusut tuntas mafia pajak. Herannya, tak lama kemudian, tepatnya akhir Januari 2011, 10 politisi Golkar dan 13 politisi PDIP termasuk Panda Nababan diciduk dan dijebloskan ke penjara. Yang memancing kecurigaan banyak pihak, kasus yang membelit terkesan dihidupkan kembali setelah hampir empat tahun mati suri. Pihak yang kontra, menuding KPK bermain politik dan melakukan tebang pilih. Mereka menilai pisau KPK tidak tajam ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan tokoh penting partai incumbent.

Hebatnya lagi, pada saat yang bersamaan 'black campaign' terhadap tokoh kritis Golkar Bambang Soesatyo juga terjadi. Tiba-tiba saja, fotokopi surat Ditjen Pajak yang mempermasalahkan laporan pajak Bambang tersebar di gedung DPR dan di kalangan media. Selanjutnya,belum genap sebulan, giliran Fahri Hamzah dituding oleh Andi Arief pernah melakukan upaya pemerasan via twitter. Entah karena apa, kasus ini hilang begitu saja.

Perkembangan terkini, huru hara politik yang membelit satu persatu tokoh PKS kembali terjadi tak lama setelah DPR memparipurnakan aspirasi untuk meggunakan Hak Angket membongkar Mafia Pajak pada 22 Februari lalu. Walau gagal dibentuk, bola salju kisruh politik pasca voting Hak Angket terlanjur bergulir dan sulit diredam.

Benang merah untaian kronologis dapat dipahami lebih jernih dengan melihat elemen kedua dan ketiga. Target serta karakter serangan. Seluruh target serangan faktanya adalah para tokoh yang kritis dan getol membongkar mega-skandal yang diduga melibatkan 'inner circle' kekuasaan. Dan karakter serangan selalu diarahkan untuk membunuh legitimasi moral para tokoh dan partai. Tidak berlebihan jika dikatakan modus serangan selalu berujung pada character assassination.

Ini berarti, tanpa menguras otak-pun, agak sulit rasanya menerima bahwa rangkaian serangan politik terhadap PDIP, Golkar dan PKS hanya terjadi secara acak dan 'kebetulan'. Melihat modus, konsistensi serta 'timing', tujuan besar dari gonjang-ganjing politik sepertinya diarahkan untuk mengendalikan pihak yang kritis dan berani beroposisi, bahkan kepada partai yang notabene anggota koalisi. Pertanyaan penting selanjutnya adalah; "Jika serangan politik ini berhasil melumpuhkan daya kritis partai serta indinvidu, siapakah yang rugi?" Untuk yang satu ini, saya serahkan jawabannya kepada Anda.

*) Rico Marbun, peneliti The Future Institute, staf pengajar Universitas Paramadina & PTIK. Alamat email: ricoui@yahoo.com

(vit/vit)

Provokasi Umat

Oleh : Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring

PK-Sejahtera Online: Dua ledakan bom terjadi di hotel Riltz Carlton dan JW Marriot, memecah ketenangan Jakarta dipagi Jum’at 17 Juli itu. Darahpun kembali tumpah, 9 orang meninggal dunia dan sekitar 60-an orang luka-luka. Astaghfirullah ... provokasi apalagi ini?

Ummati... ummati... kata Rasulullah SAW, dengan suaranya yang lirih, saat-saat maut akan menjemput, beliau masih saja mengingat umatnya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sedang beliau bincangkan dengan Jibril, atau ada nubuwwah yang sedang diperlihatkan Allah SWT, hingga beliau sangat mengkhawatirkan keadaan masa depan umat Islam. Itulah ucapan beliau menjelang detik-detik wafatnya. Dan sebelumnya juga beliau SAW pernah memberikan wasiat panjang, dikala hajjataul wada’, beliau berpesan agar ummat Islam berpegang erat kepada dua pedoman yaitu Al-qur’an dan Sunnah. Dan agar menjaga tali persaudaraan sesama kaum muslimin.

Atau barangkali beliau terkenang kembali kepada peristiwa perang Uhud, kekalahan yang memilukan, dimana saat itu 70 orang pasukan kaum muslimin mati syahid. Termasuk paman Beliau SAW yang sangat beliau cintai yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.

Peristiwa ini direkam dalam Alqur’anul karim dalam surat Ali Imran ayat 153, dimana Allah SWT menegaskan pelajaran berharga, apa yang terjadi dan apa akibatnya manakala kaum muslimin berselisih dan bertengkar. Kemenangan yang telah diraih pada tahap pertama peperangan justru berbalik menjadi kekalahan. Dikarenakan pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk tetap berada di Jabal Rumah (bukit Panah), mereka justru berselisih paham, dan sebagian besarnya justru turun dari atas bukit itu, akibat dipancing tentara Quraisy dengan menebarkan barang-barang berharga ditengah jalan. Akibatnya pasukan kaum Muslimin kehilangan kunci pertahanannya.

Bila kita tarik garis melewati ruang dan waktu, tentu kita bisa mengambil pelajaran bagaimana provokasi-provokasi itu bisa masuk ke tengah-tengah umat meskipun sudah diperingatkan oleh Allah dan RasulNya. Dalam kasus Iraq misalnya, bagaimana Syi’ah menyerang Sunni, dan Sunni menyerang Syi’ah. Ribuan korban telah berjatuhan. Berkali-kali mereka melakukan hal demikian, padahal musuh mereka adalah sang penjajah Amerika.

Hal yang sama terjadi pada kasus Palestina. Fatah menyerang Hamas dan Hamas menyerang Fatah, padahal musuh mereka adalah Zionis Israel. Ini tidak terlepas dari provokasi para penjajah Yahudi maupun Amerika. Demikian pula yang dialami kaum muslimin di Uighur Xinjiang. Mereka layak dibela, karena mereka diperlakukan secara diskriminatif, yang sejarahnya dulu dianeksasi dari Turkistan (1955).

Pemerintah Cina juga mencap muslim Uighur sebagai Wahabi, persis seperti istilah yang sering diungkapkan oleh Badan Inteligen Amerika, atau yang disebut George Bush dalam pidato-pidatonya. Jadi manakala umat Islam lemah, imunitasnya menurun, maka para provokator akan segera masuk dan menyelinap ke tengah-tengah umat. Padahal jelas Allah SWT mengingatkan, ”In jaa akum fasiqun binabain fatabayyanuu” (Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka cek dan riceklah oleh kalian—QS 49:6).

Di negeri tercinta ini, Pemilu 2009 telah berlangsung dengan lancar. Dalam pilpres seluruh calon adalah muslim, tentunya dengan kualitas masing-masing. Berbagai kekuatan politik merapat membentuk koalisi-koalisi, dan ini sah-sah saja secara perundang-undangan.

Kejadian terakhir, kita dikejutkan oleh peristiwa tragis bom di kawasan Kuningan Jakarta. Sebentar lagi, dapat kita duga akan ada yang menuding bahwa kelompok Islamlah yang melakukan pengeboman tersebut. Demikianlah adanya, bila kita terus sibuk bertengkar sesama umat. Musuh-musuh bangsa justru memanfaatkan kelengahan dan kelemahan tersebut untuk memperkeruh suasana, sehingga membawa dampak yang merugikan bagi bangsa dan Negara. Inilah provokasi baru.

Adalah sebuah realita, bahwa akhir-akhir ini Negara-negara lain pertumbuhan ekonominya negatif, sementara Indonesia sebaliknya bergerak naik, sehingga investasi mengalir deras ke Indonesia. Sebagai sebuah kemungkinan modus, boleh saja dipertimbangkan dugaan adanya keinginan kelompok tertentu untuk memurukkan citra Indonesia dan mendiskreditkan Pemerintah. Buktinya, para turis, investor, orang yang akan bertandang ke Indonesia mulai berhitung. Bahkan rencana MU untuk laga tanding di Indonesia, langsung dibatalkan.

Oleh sebab itu sekali lagi, janganlah kita menjadi provokator umat ini. Marilah kita saling mengingatkan tawashau bil haq tawashau bishshobr, untuk tidak terprovokasi. Bila ada berita-berita yang tidak jelas, seyogyanya kita mencek dan ricek kebenarannya. Terkait validitas informasi, sahabat saja ada yang sampai disebut sebagai fasiq oleh Allah SWT. ketika tidak memperhatikan kebenaran berita. Wallahua’lam bishawwab.

BHP untuk Komersialisasi Pendidikan ?

Artikel tentang Badan Hukum Pendidikan dan Mirkantilisme Pengetahuan yang ditulis Najamuddin Muhammad dan dimuat di rubrik opini harian ini edisi Kamis 18 Desember 2008, sepertinya menarik untuk didiskusikan. Najamuddin memandang BHP akan menyeret sistem pendidikan kita pada praktik komersialisasi dan kapitalisasi. Dengan BHP, akan terjadi mirkantilisme pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan menjadi objek komersialisasi yang diperjualbelikan.


PK-Sejahtera Online: Artikel tentang Badan Hukum Pendidikan dan Mirkantilisme Pengetahuan yang ditulis Najamuddin Muhammad dan dimuat di rubrik opini harian ini edisi Kamis 18 Desember 2008, sepertinya menarik untuk didiskusikan. Najamuddin memandang BHP akan menyeret sistem pendidikan kita pada praktik komersialisasi dan kapitalisasi. Dengan BHP, akan terjadi mirkantilisme pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan menjadi objek komersialisasi yang diperjualbelikan.

Pertanyaannya kemudian, betulkah BHP akan menyeret sistem pendidikan kita pada komersialisasi? Benarkah dengan BHP lembaga pendidikan kita akan dikurangi subsidinya oleh pemerintah? Terakhir, benarkah dengan BHP dunia pendidikan kita akan mudah terjangkit nalar kapitalis?

Tulisan ini akan mencoba memberikan jawaban atas kontroversi tersebut. Dengan berlandaskan pada ketentuan yang ada pasal-pasal krusial draf terakhir RUU BHP yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Rabu 17 Desember 2008, yang dipandang memicu peluang terjadinya kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan. Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, BHP berpedoman pada prinsip-prinsip: otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab negara. Dengan prinsip-prinsip ini, pengelolaan sistem pendidikan formal di Indonesia ke depan diharapkan makin tertata dengan baik, makin profesional, dan mampu membuat satu sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan daya saing.

Undang-Undang BHP memang telah memberikan otonomi dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pendidikan pada masing-masing BHP yang didirikan oleh pemerintah (BHPP), pemerintah daerah (BHPPD), maupun masyarakat (BHPM). Pada tingkat satuan pendidikan, diberikan peluang adanya otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.

Otonomi di sini bermakna setiap lembaga pendidikan formal dituntut lebih memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Otonomi pengelolaan pendidikan bukan berarti lembaga pendidikan harus membiayai dirinya sendiri, melainkan tetap ada peran dan tanggung jawab pemerintah dan partisipasi dari masyarakat dalam pendanaannya. Ini karena pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyat yang wajib ditunaikan.

Berkaitan dengan masalah pendanaan pendidikan tersebut, Undang-undang BHP menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menanggung biaya pendidikan pada BHPP, BHPPD, dan BHPM yang mencakup biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Bahkan, dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, Undang-Undang BHP telah mengatur bahwa pendidikan dasar untuk tingkat SD dan SMP bebas dari pungutan. Sementara itu, untuk pendidikan menengah tingkat SMA/SMK/MK dan pendidikan tinggi, BHP hanya boleh mengambil paling banyak 1/3 (sepertiga) biaya operasional dari masyarakat. Peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hanya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Kami sebetulnya bercita-cita agar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang dikelola oleh BHPD dan BHPP dijamin 100 persen pendanaannya oleh negara. Ini karena dalam RUU ini komitmen tersebut bukan suatu hal yang mustahil untuk direalisasikan.

Ketentuan pasal pendanaan yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menanggung paling sedikit sepertiga biaya operasional pada pendidikan menengah dan paling sedikit setentah pada pendidikan tinggi, tidak boleh memasung untuk mewujudkan optimalisasi tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan tinggi dan menengah.

Untuk kondisi APBN atau APBD saat ini mungkin masih bisa dipahami, tapi jika suatu saat APBN atau APBD bisa memenuhinya, maka hal tersebut mesti direalisasikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus punya tekad yang kuat.

Pendanaan pendidikan dalam Undang-Undang BHP juga sangat mengakomodasi masyarakat dan warga negara yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat memperoleh akses yang luas dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, BHP menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa, dan/atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Prinsip nirlaba yang menjadi roh Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan diharapkan bisa mencegah terjadinya praktik komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Ini karena prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan kegiatan pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Undang-Undang BHP juga mengatur segala kekayaan dan pendapatan dalam pengelolaan pendidikan oleh BHP dilakukan secara mandiri, transparan, dan akuntabel serta digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi satuan pendidikan tinggi, dan peningkatan pelayanan pendidikan.

Terobosan ketentuan pengelolaan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang BHP tersebut, akan semakin menjamin kemudahan semua warga negara Indonesia dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan secara adil dan merata, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan bisa dinikmati segenap anak bangsa dari berbagai lapisan apa pun, tanpa ada diskriminasi dan stratifikasi ekonomi. Selagi mereka berprestasi dan memiliki bakat unggul, maka ia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, maka pandangan bahwa BHP akan menyeret sistem pendidikan kita pada praktik komersialisasi dan kapitalisasi serta perdagangan ilmu pengetahuan pada akhirnya menjadi terbantahkan.

Prof Dr H Irwan Prayitno
Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS

PERANGI KORUPSI DENGAN PEMBINAAN MORAL SPIRITUAL

Oleh : Asnin Syafiuddin
Pembawaannya kalem tapi mudah tersenyum, dengan siapapun bertemu ia akan selalu menebar senyum, sehingga orang akan dapat mudah mengakrabkan diri dengannya, terlebih ia termasuk sosok yang gampang diajak berkomunikasi. Itulah salah satu ciri khas anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS asal daerah pemilihan Kabupaten Tangerang, Asnin Syafiuddin.

Pria yang lahir di Kabupaten Tangerang pada 14 April 1955 atau 52 tahun yang silam dari pasangan (Alm) Amir dan (Alm) Amnah ini saat ini tinggal di Jalan Masjid al-Mujahidin, desa Buaranjati RT 003 RW 03, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

Asnin menyelesaikan Sekolah Dasar Negerinya (SDN) di SDN Jatigintung Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada tahun 1968. Meskipun ia sudah belajar di sekolah dasar pada pagi harinya, pada sore harinya ia juga belajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathla`ul Anwar (MA) Jati Mauk dan lulus pada tahun 1969.

Meskipun ia lulus terlebih dahulu dari sekolah dasar, tetapi ia tidak langsung melanjutkannya ke jenjang selanjutnya, tetapi menunggu sampai masa belajar di MI MA selesai. Baru pada tahun 1970, ia melanjutkan sekolahnya ke MTs MA Jati Mauk dan lulus pada tahun 1972.


Lulus dari MTs MA di Jati Mauk, ia melanjutkan sekolah pada jenjang selanjutnya pada lembaga pendidikan yang sama yaitu MA. Namun bukan di Jati Mauk, tetapi ia pergi merantau melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Aliyah MA di Menes Pandeglang dan lulus pada tahun 1975.

Kecintannya pada pelajaran agama Islam membawanya sampai ke negeri tempat kelahiran Nabi Muhammad Saudi Arabia. Pada tahun 1978, ia melanjutkan S1-nya di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi sampai dengan tahun 1982.

Meski aktivitas di masyarakat dan di DPRD Banten menyita banyak waktunya, namun pada Januari 2007, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Di luar pendidikan formal, Asnin juga banyak mengikuti pendidikan informal. Pendidikan informal yang diikutinya sebagian besar pendidikan penunjang yang tidak didapat dari pendidikan formal yang ia tempuh seperti penataran da`i di lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta pada tahun 1988. Tahun 1994, Asnin kembali mengikuti penataran da`i di Atase Agama Kedubes Saudi Arabia Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2000 dan 2002, ia mengikuti pelatihan yang sama di tempat yang sama juga.

Sebelum duduk di DPRD Banten, sebagian besar waktu suami dari Nurhayati ini habis untuk berdakwah dan berbagi ilmu kepada para mahasiswanya. Sebagai da`i pada Atase Agama Kedubes Saudi Arabia, ia pernah ditugaskan di Kalimantan Tengah (1982 - 1986), Bali (1986 - 1987). Selanjutnya sampai saat ini ia ditugaskan di daerah kelahirannya di Tangerang.

Dari tahun 1987, ayah dari enam anak ini mulai mengajar pada sedikitnya empat perguruan tinggi di Jakarta dan Tangerang. Bahkan sampai saat ini ia masih tercatat dan aktif mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Sykriyyah Cipondoh Tangerang.

Ia juga termasuk orang yang aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sejak di SLTA ia sudah menempati posisi Wakil Sekretaris Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Jati Mauk.

Aktivitas keagamaannya juga membawanya menjadi Ketua Badan Ta'mir Masjid Al-Mujahidin Jatiwaringin dari tahun 1994 sampai dengan 2006. Saat ini ia juga tercatat sebagai Anggota Majlis Fatwa Pengurus Besar Mathla'ul Anwar.

Setelah dilantik pada 31 Agustus 2004 lalu, Asnin langsung ditempatkan di Komisi A, komisi yang membidangi masalah pemerintahan termasuk di dalamnya masalah aparaturnya.

Korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia termasuk di Provinsi Banten yang walaupun usianya baru seumur jagung mendapatkan perhatian serius dari Anggota Fraksi PKS DPRD Banten yang satu ini. Jika ada lembaga khusus pemberi penghargaan kepada daerah baru terkorup, mungkin Provinsi Banten menempati urutan pertama.

Setidaknya itu terlihat dari puluhan kasus korupsi yang masuk baik di Kejaksaan Tinggi Banten maupun Kepolisian Daerah Banten, serta berapa jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD Banten setiap tahunnya yang banyak merugikan keuangan daerah Banten.

Melihat fenomena seperti itu, Asnin Syafiuddin, Anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera asal daerah pemilihan Kabupaten Tangerang mengaku miris dan malu. Sebagai provinsi yang kehidupan masyarakatnya terkenal religius, ternyata juga menjadi daerah yang paling nyaman untuk melakukan tindak pidana korupsi. "Dari sekian kasus yang masuk, berapa sih yang sampai tuntas ditangani," ujarnya.

Keprihatinannya terhadap maraknya bentuk penyimpangan anggaran yang dilakukan aparatur Pemprov Banten ia sampaikan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidanginya seperti Biro Kepegawaian, Organisasi dan Pemerintahan serta SKPD lainnya.

Salah satu usulannya adalah melakukan kegiatan rutin pembinaan mental spiritual terhadap pegawai di seluruh SKPD. Dengan begitu diharapkan mereka memahami betul amanah yang diembannya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bisa meminimalisir segala bentuk penyimpangan.

"Dalam hal ini tentu peran Biro Kepegawaian sangat besar, jika mereka mengeluarkan kebijakan peningkatan pembinaan moral, maka itu akan mengikat kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Banten," katanya.

Namun, ia mengaku tidak bisa maksimal mengawasi usulan kegiatan itu, karena pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing SKPD. "Saya hanya prihatin, tindakan penyimpangan yang dilakukan itu karena masalah moral," ujarnya.

Saat dilakukan roling anggota komisi pada awal tahun 2006, Asnin pindah ke Komisi II (sebelumnya komisi B), komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan.

Di komisi ini, perhatiannya tertuju pada nasib petani Banten yang tidak kunjung terangkat ekonominya, bahkan ia menengarai, petani hanya dijadikan objek eksploitasi untuk menggolkan sebuah proyek yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan segelintir orang dan kelompok tertentu saja.

Padahal, dari tahun ketahun, masalah pertanian tetap sama, yaitu, ketika musim kemarau, kesulitan air, menjelang musim tanam pupuk langka dan ketika panen harga gabah dan beras turun drastis. "Dari tahun ke tahun sebenarnya masalah petani itu-itu saja, tetapi kenapa sampai saat ini belum bisa ditangani. Tentu ini menjadi pertanyaan besar apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mereka," ujarnya.

Bersama rekan anggota Komisi II lainnya, ia mendesak Dinas Pertanian dan Peternakan Banten agar membuat terobosan kegiatan baru yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Banten yang sebagian besar penduduknya adalah petani.

Salah satu usulan yang ia sampaikan adalah, perbaikan irigasi disejumlah daerah yang hanya mengandalkan air hujan, agar petani bisa normal melakukan aktifitasnya yaitu minimal dua kali panen dalam setahun.

Ia juga mengusulkan agar Dinas Pertanian mampu mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya kemarau panjang dan serangan hama pada tanaman padi, sehingga ketika itu terjadi, petani Banten merasa terbantu.

"Tata niaga pupuk juga harus diperbaiki, selama ini banyak sekali penyimpangan pupuk bersubsidi dijual ke industri bahkan dijual ke luar Banten. Akibatnya saat musim tanam, petani susah mendapatkan pupuk," katanya.

PARPOL DAN APATISME PUBLIK

Oleh : Sudarman, Lc.
(Artikel ini dimuat di Harian Fajar Banten 13/02/2008)

Dalam publikasi hasil risetnya di beberapa media, Lembaga Riset Informasi (LRI) bertema Membangun Akuntabilitas Parpol dan Wakil Rakyat yang dipublikasikan di Jakarta menyatakan bahwa rakyat mulai apatis terhadap partai politik. Tentu kita tak perlu mendebat seberapa akurat hasil riset yang disampaikan lembaga tersebut. Paling tidak hasil riset itu semakin memperkuat opini yang berkembang dimasyarakat bahwa rakyat sudah mulai jengah dan apatis terhadap partai politik yang semakin menjauh dari rakyat dan tidak lagi membela kepentingan rakyat.
Bagi pegiat politik dan aktifis partai politik, fenomena apatisme rakyat ini mesti menjadi bahan introspeksi. Dalam konteks demokrasi dan sistim multipartai, apatisme adalah sebuah bencana dan kerugian politik. Dimana tingkat dukungan rakyat terhadap partai politik semakin mengecil sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi rendah, dan hal ini akan berpengaruh terhadap legitimasi politik pemerintah.

Penyebab Apatisme
Fenomena apatisme ini barangkali merupakan sebuah keniscayaan politik dikarenakan ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik. Alih-alih menjadi penampung dan penyalur aspirasi rakyat, partai politik semakin menjauh dari rakyat dan semakin tidak membela kepentingan rakyat.
Kesimpulan semacam ini diamini oleh hampir seluruh masyarakat kita, bahwa partai politik hanya mementingkan kepentingan para elitnya. Ini ditandai dengan semakin ’sunyi’ nya pembelaan partai politik terhadap rakyat, dimana rakyat bertubi-tubi di bombardir oleh kebijakan-kebijakan yang semakin menambah derita rakyat. Tak ada pembelaan yang cukup heroik dari partai politik saat pemerintah menaikan harga BBM, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, kedelai, dan berbagai kebijakan yang semakin menambah beban rakyat lainnya.

Akhirnya, rakyat memberi kesimpulan. Partai politik tidak lagi menjadi saluran aspirasi bagi rakyat. Tapi partai politik hanya sibuk dan yang ramai terdengar adalah hiruk pikuk rebutan kursi, konflik internal partai, dan sekian kegiatan lainnya yang semakin menjauh dari persoalan-persoalan kerakyatan.
Harus diakui, apatisme rakyat dikarenakan hampir seluruh fungsi partai politik yang diemban tidak berjalan secara baik. Selama ini partai politik gagal mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Apatisme juga muncul dikarenakan rakyat juga merasa ditinggalkan oleh wakilnya diparlemen. Padahal janji saat kampanye adalah akan memperjuangkan nasib rakyat dan mensejahterakan rakyat. Hal ini pula sesuai dengan hasil survei TII (Transparency International Indonesia) yang menempatkan parlemen atau legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hal ini tentu bukanlah berita yang mengagetkan. Berita tersebut lebih berperan menguatkan daripada mengagetkan. Sebab, performa lembaga perwakilan rakyat memang sudah tidak terlalu baik.
Ada disinformasi dan mispersepsi yang berkembang dimasyarakat tentang partai politik dan anggota legislatif. Masyarakat memandang bahwa partai politik dan anggota legislatif adalah orang yang memiliki dana dan mengelola dana pemerintah. Oleh karenanya, jika pengurus partai politik hendak bertemu dengan masyarakat , seolah-olah partai politik dan anggota legislatif memiliki kewajiban untuk membawa ’oleh-oleh’ untuk masyarakat.
Disinformasi dan mispersepsi ini muncul dikarenakan selama ini masyarakat tidak diberi pendidikan politik yang baik oleh kalangan partai politik. Pemanjaan pragmatisme yang dibangun oleh partai politik terhadap masyarakat akhirnya menjadi perilaku politik yang menyimpang. Sehingga terbangun sebuah image, bahwa partai politik yang peduli adalah partai politik yang memberi uang, membantu membangun jalan, membangun masjid, dan sebagainya.

Fungsi partai politik
Dari permasalahan apatisme tersebut. Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik kedepan. Profesor Miriam Budiarjo paling tidak menyebut empat fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik yaitu, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, rekruitmen politik dan sebagai pengatur konflik.
Pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik menjadi penampung pendapat dan aspirasi, kemudian dirumuskan menjadi program partai yang akan diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi kebijaksanaan umum (public policy).
Dilain pihak, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan rencana – rencana dan program pemerintah . Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah keatas, dimana partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik memainkan peran sebagai Broker Information (penyalur informasi).
Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik dan pendidikan politik. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (civil society). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.
Ketiga, partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.
Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematik dan tidak berkesinambungan.
Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasi dan menjadi problem solver atas masalah tersebut. Namun dalam praktiknya, fungsi pengatur konflik tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan, partai politik saat ini lebih banyak menjadi sumber konflik.

Penutup
Ditengah kondisi partai politik saat ini yang masih belum menunjukan performa yang baik, optimisme harus tetap dibangun. Meskipun konfigurasi dan wajah partai politik sampai 2009 kedepan kemungkinan kecil untuk berubah. Namun apa salahnya kita memulai untuk membenahi diri, melakukan konsolidasi internal partai, menjadikan partai sebagai wadah yang lebih berdaya guna dan mulai melakukan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik baik yang menyangkut struktur, mekanisme, budayanya, serta kapasitasnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat.
Jika perilaku partai politik dan anggota legislatif tak juga kunjung membaik. Maka, malapetaka dahsyat tidak akan kunjung surut menerpa negri kita. Kalau masyarakat tidak percaya lagi kepada partai politik dan anggota legislatif yang notabene adalah wakil rakyat. Mungkin kiamat partai politik bukan hal yang mustahil terjadi. Wallahu’alam

Penulis adalah Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Banten / Anggota DPRD Provinsi Banten

Penyikapan Iklan PKS

Oleh: Anonim

Pamulang – PKS kembali mengeluarkan Iklan Politiknya, kali ini berkaitan dengan hari Pahlawan. Dalam iklan tersebut ditampilkan sederet tokoh-tokoh pejuang nasional seperti Bung Tomo, Soekarno, Achmad Dahlan, Hasyim Asyari, dan terakhir adalah Soeharto.

Dengan adanya iklan ini banyak kalangan mengapresiasinya dengan komentar dan tanggapan yang beragampula pastinya. Baik itu yang mencibir, mencemooh dan ada pula yang mendukung dan memujinya.

Bagi mereka yang memberi tanggapan miring bisa jadi karena dalam iklan tersebut ditampilkan soekarno misalnya, maka public menilai bahwa PKS telah bergeser dari partai berasas islam menjadi partai nasionalis.

Tokoh lain yang ditampilkan adalah KH. Acmad Dahlan, maka bisa jadi public menilai bahwa PKS ingin mendulang suara dari Muhammadiyyah, atau sebaliknya berisi kaum Nahdliyin karena menampilkan KH. Hasyim Asyari, dan ingin mendulang suara dari kaum NU ini. Lalu bagi orang-orang yang anti Soeharto akan menyebut PKS tidak konsisten lagi dengan agenda perjuangannya yang ingin memberantas korupsi karena Soeharto adalah koruptor yang tidak boleh diampuni.


Berbagai pandangan itu terungkap salah satunya seperti diungkapkan oleh mantan Menko Kesra yang juga mantan kepala BKKBN Haryono Suyono yang mengatakan :''Jangan menyoroti sisi negatif saja, karena banyak juga program dan hasil pembangunan yang positif. Semua harus dihargai secara wajar, sebagai manusia, Soeharto mungkin memiliki salah. Namun, dia meminta masyarakat menerapkan falsafah Jawa yang dianut Soeharto, mikul ndhuwur mendhem jero (menghormati jasa, memaafkan kesalahan)."

Sementara itu, pengamat politik Fachry Ali menilai PKS berupaya mengubah citra menjadi partai terbuka dengan mengiklankan sejumlah tokoh nasional dalam memperingati Hari Pahlawan, terutama ketika menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. PKS dinilai tengah berubah dari partai kader yang eksklusif dan pilih-pilih kawan menjadi partai yang agresif menyatakan diri sebagai partai terbuka milik semua golongan. ''Mungkin PKS sudah mengikat kader-kadernya sehingga tidak bisa lari ke mana-mana, terutama dengan integritas moral. Saya yakin kader PKS masih akan tetap bertahan sepanjang tidak ada skandal korupsi yang dilakukan kader-kader PKS, baik di eksekutif maupun legislatif. Nyatanya, satu kasus pun tidak ada yang melibatkan kader PKS," tegasnya. Di sisi lain, Fachry yakin strategi itu akan menarik banyak pendukung masing-masing tokoh untuk mempertimbangkan untuk memilih PKS.


Dan tentu masih banyak lagi tanggapan-tanggapan lainnya yang senada baik yang pro dan kontra terhadap ditayangkannya iklan tersebut.

Dari beragamnya tanggapan tersebut, sebenarnya PKS salah satunya mengajak masyarakat untuk lebih dewasa dalam berpolitik, dan PKS juga telah menunjukkan dan menampilkan wajah Islam atau politik islam yang semestinya. PKS tidak ingin ada dikotomi antara nasionalisme dengan islam sebab di islam tidak melarang adanya jiwa atau semangat nasionalisme. Islam menginginkan setiap muslim harus bekerja untuk kebaikan tanah airnya dan berkhidmat padanya. Seorang Mujadid besar, Imam Syahid Hasan Al Banna mengatakan : betapa paham nasionalisme dengan slogan dan yel-yel panjangnya, tidak lebih dari kenyataan bahwa ia merupakan bagian sangat kecil dari keseluruhan ajaran Islam yang agung.”

Yang membedakan Islam dengan mereka adalah bahwa batasan nasionalisme bagi Islam ditentukan oleh basis iman, sementara pada mereka (paham nasionalisme sempit) batasan paham itu ditentukan oleh teritorial wilayah negara dan batas-batas geografis semata. Bagi Islam, setiap jengkal tanah di bumi ini, dimana di atasnya ada seroang muslim yang mengucapkan La ilaha illallah, maka itulah tanah air Islam. Seorang muslim wajib menghormati kemuliaannya dan siap berjuang dengan tulus demi kebaikannya. Semua muslim dalam wilayah geografis manapun adalah saudara dan keluarga. Setiap muslim turut merasakan apa yang mereka rasakan dan memikirkan kepentingan-kepentingan mereka.
Sebaliknya, bagi kaum nasionalis (sempit) semua orang yang ada diluar batas tanah tumpah darahnya sama sekali tidak dipedulikan. Mereka hanya mengurus semua kepentingan yang terkait langsung apa yang ada dalam batas wilayahnya. Secara aplikatif perbedaan akan tampak lebih jelas ketika sebuah bangsa hendak memperkuat dirinya dengan cara yang merugikan bangsa lain. Islam sama sekali tidak membenarkan itu untuk diterapkan diatas sejengkal pun dari tanah air. Islam menginginkan kekuatan dan kemaslahatan untuk semua bangsa-bangsa muslim. Sementara kaum nasionalis menganggap yang demikian itu sebagai suatu kewajaran. Paham demikian inilah yang kemudian membuat ikatan antara muslimin menjadi renggang dan kekuatannya pun melemah.
Untuk menyikapi penayangan iklan yang menampilkan Soeharto juga harus disikapi secara cerdas dan tidak emosional membabi buta. Jika masalah Soeharto bersalah karena korupsi maka PKS sangat mendukung dan ingin agar kasus tersebut dituntaskan dengan tuntas dan dengan cara sebaik-baiknya, namun kita juga tidak boleh melupakan walaupun kebaikan yang ada pada masa pemerintahannya hatta segelintir kebaikannyapun harus kita hormati bahkan jika program yang baik boleh untuk ditiru bukannya antipati secara total.

Maksud lain yang bisa digali dari penayangan tokoh-tokoh negeri ini adalah bahwa PKS sangat menginginkan adanya persatuan baik dari Muhammadiyyah maupun NU, dan mempersempit ruang dan jurang perbedaan. Karena menurut PKS ikhtilaf bila dicari pasti ada dan sangat mudah ditunjukkan, tapi bukan jurang ini yang harus diperlebar dan diperdalam namun PKS menginginkan supaya perbedaan ini disikapi dengan wajar, saling menghormati dan toleran sebagaimana ditunjukan oleh para salafussholeh dalam menyikapi perbedaan.
Demikianlah semoga polemik ini menjadikan kita semakin dewasa dan cerdas dalam menyikapinya. Wallohu ‘alam bisshowwab.

At-Taskhir

At-Taskhir

Seri Artikel Majalah Tarbawi-5

Salah satu tujuan dari kepemimpinan dan kekuasaan adalah isti’mar al-ardh, yaitu memakmurkan kehidupan umat manusia. Kepemimpinan yang sukses terletak pada kemampuannya untuk mendayagunakan berbagai sumber daya kekuatan itu. Pernahkah kita menyadari bahwa Nabi Sulaiman as bahkan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi kekuatan bangsa Jin dan hewan untuk mewujudkan tujuan kekuasaannya sebagai raja.


Saya bukan ingin mengajak Anda berfikir agar salah satu syarat calon Presiden adalah mampu menundukkan sumber daya Jin. Tapi ingin menyajikan satu perspektif prinsipil bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus mampu melihat berbagai potensi sumber daya yang ada atau diadakan sebagai energi positif yang mesti dikelola. Bukankah Rasulullah saw pernah memberi isyarat bahwa satu waktu agama Islam ini akan ditolong oleh rajulun fajir? Yaitu orang-orang yang jauh dari standar keimanan dan keshalehan, namun memiliki kekuatan yang bisa didayagunakan.


Salah satu kesalahan berfikir dan bersikap diantara kaum muslimin adalah ketika menakar dan menseleksi unsur-unsur kekuatan yang layak dilibatkan dalam proses istikhlaf menurut ukuran keimanan dan keshalehan. Mereka yang di luar itu lalu diposisikan sebagai lawan yang harus dicurigai atau bahkan dimusuhi. Ini pula yang telah menciptakan polarisasi klasik antara kekuatan politik Islam dan kekuatan politik non-Islam, dengan beragam label ideologi dan aliran politiknya.


Masih menurut mereka, adalah suatu keanehan dan penyimpangan manakala ada kekuatan politik Islam bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik non-Islam. Ditambah lagi satu obsesi bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam harus bersatu dibawah satu bendera saja, untuk kemudian berhadapan vis a vis dengan selainnya. Sejumlah dalil dan tafsir sejarah pun disertakan untuk melanggengkan paham ini.

Saudaraku, perlu kita pahami bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-‘ammah, atau domain kepentingan umum. Kepemimpinan menurut Islam adalah untuk kemashlahatan semua manusia yang bernaung di dalam ruang kekuasaan itu, siapapun mereka. Bahkan juga untuk kemashlahatan semua makhluk selain manusia. Coba lihat, bukankah syariat Islam juga mengatur hak-hak bangsa Jin yang tidak boleh kita zhalimi. Misalnya kita dianjurkan Rasulullah untuk tidak memakan tulang, karena itu aset pangan bangsa Jin. Sementara sekarang berkembang menu makanan berduri atau bertulang lunak, sehingga ludes semua hak bangsa Jin itu dimangsa manusia.

Saya minta maaf jika mengambil contoh ekstrem dan paradoks, dikarenakan ini adalah perkara penting. Yaitu menyangkut cara pandang yang membentuk perilaku kita dalam kerangka bermasyarakat dan bernegara. Kepemimpinan dan kekuasaan yang bercirikan pendayagunaan berbagai sumber daya kekuatan untuk pencapaian tujuan isti’mar al-ardh ini yang disebut sebagai At-Taskhir. Konsep ini mengacu kepada firman Allah: ”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20).

Ketika Allah menetapkan Takrim (pemuliaan) posisi manusia sebagai Khalifatullah fil-Ardh, maka Allah ikuti dengan Taskhir. Yaitu penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepemimpinan. Secara tabiat, berbagai sumber daya itu bersifat tunduk kepada kekuasaan untuk dikelola menjadi energi positif. Dan secara tabiat pula, kepemimpinan manusia mampu menundukkan mereka.

Dari konsep dan prinsip Taskhir, maka pahamlah kita praktek kepemimpinan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah saw. Bagaimana beliau mendayagunakan posisi terhormat nasabnya untuk bernegosiasi dengan a-immatul-kufr (pemimpin-pemimpin kekufuran) Makkah. Bagaimana beliau membangun komunikasi dan aliansi dengan Raja Habasyah untuk keperluan suaka politik sebagian sahabatnya. Bagaimana beliau gunakan tangan-tangan sebagian tokoh musyrikin Makkah untuk mencabut embargo dan blokade terhadap komunitas kaum muslimin yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Bagaimana beliau menyewa secara profesional Abdullah Uraiqith – seorang musyrik – sebagai pemandu jalan saat hijrah ke Madinah.

Juga bagaimana beliau merekrut tokoh-tokoh simpul dari kelompok-kelompok besar masyarakat Madinah, dan memuliakan posisi mereka. Bagaimana beliau membiarkan keberadaan tokoh-tokoh munafik Madinah, namun membatasi ruang-geraknya. Bagaimana beliau mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Yahudi dalam Piagam Madinah, dan mengikat mereka dengan klausul hukum yang tegas. Bagaimana beliau menolak kehadiran Abu Jundul dan pengikutnya untuk masuk Madinah, dan bersikap diam atas berbagai operasi yang mereka lakukan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy Makkah.

Juga bagaimana Rasulullah membuka luas arus perdagangan antar negara di Madinah. Bagaimana beliau menugaskan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa dan budaya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana beliau mengadopsi banyak tradisi dan teknologi negara atau bangsa lain untuk kemashlahatan ummat. Termasuk dalam hal Rasulullah saw menikahi Shafiyyah, seorang putri tokoh sentral Yahudi yang ditaklukkan dalam peperangan.

Ikhwah fillah, konsep Taskhir tentu saja berdimensi sangat luas. Pastinya ia melekat pada konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ia menyangkut penundukkan dan pendayagunaan berbagai sumber daya alam untuk kemakmuran. Menyangkut penundukkan dan pendayagunaan sumber daya manusia – dengan aneka keragamannya – untuk mewujudkan masyarakat hadhari atau berperadaban. Juga menyangkut penundukkan dan pendayagunakan berbagai potensi kekuatan buruk atau destruktif menjadi unsur kekuatan yang positif atau minimal netral.

Memimpin dunia berarti meletakkan semua komponennya di bawah kendali kita. Seorang pemimpin akan memandang semua yang ada di sekelilingnya sebagai sumber daya potensial yang harus dikelola dan ditundukkan. Siapapun, apapun dan bagaimanapun adanya. Seorang pemimpin tidak akan mudah melakukan fragmentasi atau pengkotak-kotakan, lalu melakukan sikap baro’ah atau garis demarkasi terhadap kotak-kotak yang berbeda dengan dirinya. Secara aqidah dan ibadah memang harus dan mudah untuk membeda-bedakan manusia. Namun sekali lagi, kepemimpinan dan kekuasaan adalah wilayah al-mashlahah al-’ammah.

Nah saudaraku, mari kita lihat kembali Indonesia – negeri kita yang besar ini. Semangat kita pastilah ingin memimpin negeri ini. Mari lihat dengan cermat; begitu beragamnya penduduk negeri ini – dari suku, bahasa, agama, budaya dan aneka ikatan primordial lainnya. Bahkan keberagaman itu terlihat jelas di umat Islam sebagai komponen mayoritas penduduknya. Perbedaan aliran fiqh, ormas atau kelompok, tingkat pemahaman dan komitmen terhadap syari’at, hingga perbedaan cara memperjuangkan aspirasinya. Indonesia begitu melimpah ruah sumber daya alam dan ekonominya. Namun lihatlah sebagian besar didominasi oleh aktor-aktor bisnis non-muslim, bahkan asing. Lihat juga tentara sebagai garda depan pertahanan negara.

Untuk waktu lama mereka didoktrin bahwa Islam adalah ancaman terhadap (kekuasaan) negara. Lalu lihat juga begitu banyaknya para pegiat sosial, budaya, hukum dan politik yang ingin mendorong demokratisasi di berbagai bidang, namun memiliki referensi ideologi aneka warna.

Kenyataan lainnya, bangsa ini makin terpuruk dalam lubang kemiskinan. Menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, tingkat inflasi yang makin membumbung, angka putus sekolah masih tinggi, kriminalitas masih merajalela, korupsi tak pernah berhenti, budaya bebas dan semau gue jadi tren generasi muda, patriotisme dan semangat kebangsaan makin tipis, dan mengagungkan budaya barat jadi simbol kemajuan.

Negeri ini butuh kepemimpinan yang baik. Barisan dakwah memiliki modal paling pokok untuk memimpin. Yaitu manusia-manusia yang sadar akan posisinya sebagai khalifatullah dan sadar akan statusnya sebagai ‘abdullah (hamba Allah) yang harus beriman dan beramal shaleh. Istikhlaf (proses menuju kepemimpinan) tidak cukup hanya dengan seruan atau teriakan. Tapi juga pada sejauh mana kita mampu mengkapitalisasi berbagai sumber daya kekuatan untuk dihimpun menjadi energi positif untuk tujuan mulia. Di sinilah sifat inklusif Islam memberi jalan bagi tathbiq ru’yah at-taskhir, atau implementasi pandangan taskhir sebagai syarat mulusnya proses istikhlaf. Wallahu a’laam bish-showaab.


Sumber : http://mahfudzsiddik.blogspot.com

Tanggapan tulisan “antara Bali dan Gaza”

Tanggapan tulisan “antara Bali dan Gaza” oleh Rizki Ridyasmara http://www.eramuslim.com/

*Oleh Syukri Wahid*

Dua hari menjelang keberangkatan saya ke Bali mewakili Balikpapan dalam acara mukernas PKS, sahabat saya menyampaiakan sms dan tulisan mengenai tanggapan tentang acara tersebut, baik yang ditulis oleh media maupun bebas perorangan, isinya beragam bisa positif dan negatif, tapi hari itu saya membaca tulisan yang dibuat oleh akhuna Rizki dalam eramuslim.com yang membuat saya terdorong untuk menulis sedikit mengenai hal ini, tulisan ini bukanlah untuk mencari pembelaan saya dan semua ikhwah yang diundang ke “Bali”, namun semangat untuk saling menasihatilah yang membuat saya harus menulisnya.


Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi sudut pandang tersendiri oleh akh Rizki dalam tulisannya itu, namun yang menjadi titik sentral adalah mengkomparasikan apa yang kita” buat” di Bali dengan nasib saudara kita di Palestina sana dan itulah yang menjadi judul tulisan beliau “antara Bali dan Gaza”, namun ijinkan saya menyampaikan sebuah sudut pandang yang boleh jadi benar, boleh jadi salah, tapi ini bukan bicara benar dan salah, namun ini mengenai cara kita memandang sebuah kebijakan.

* a. Kita dan kehidupan berjama’ah*

dalam kehidupan kita berjama’ah kita pasti akan mengalami dinamika berjama’ah itu sendiri, kita adalah bagian dari jama’ah tersebut, sehingga kita juga adalah bagian dari dinamika tersebut. Memang dalam kehidupan kita berjama’ah ada satu karakter yang harus kita siapkan adalah menyiapkan ruang yang besar dalam jiwa dan pikiran kita, sebuah ruang yang saya sebut dengan “ruang kebersamaan” namun mungkin bahasa yang tepat adalah ruang ego kita jangan terlalu besar dari ruang tersebut. Hal ini menjadi penting sebagai tabungan kita jika ada persoalan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kemauan kita.
Umar bin Khattab dalam buku *tarikh khulafa* yang ditulis oleh imam as suyuthi, mengatakan ketika Nabi memutuskan untuk menerima perundingan dan menyepakati isi yang ditawarkan pihak Quraisy Makkah ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah tahun 6H, sampai-sampai beliau mengatakan kepada Nabi, *"bukankah engkau adalah Rasul Allah"*? Ini adalah pertanyaan bisa lahir dari “goyangnya ketsiqohan” terhadap qiyadah.
Bali adalah bagian dari strategi bukan bagian dari tujuan, tujuan kita berjama’ah sudah sangat jelas. Menerima keputusan mengapa harus diBali memang pasti banyak tanggapan, tetapi tidak sebanyak tanggapan semua sahabat kepada Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah, sampai instruksi Nabi kepada sahabat untuk melakukan *tahallul *dan menyembelih hewan tidak direspon saat itu, sampai Nabi harus mencukur dan menyembelih hewan kurbannya sendiri.

*b. Tanah benda netral*

* *Tanah itu benda netral, yang bisa menyebabkan dia bisa menjadi hamparan baik dan buruk adalah orang yang hidup diatasnya. Ulama sirah kita berkata, bahwa Nabi dan rasul itu pasti akan dirinkan kepada kaum atau tempat yang paling bobrok akhlaknya. Nabi Muhammad SAW diturnkan kepada masyarakat jahiliyah Quraisy, sehingga dalam hadits yang diriwayatkan imam Malik, Nabi bersabda,*” innama buitstu liutammima makaarimal akhlaaq"* , sesungguhnya aku diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlaq.
Sangking rusaknya akhlaq mereka, tidak segan-segan ketika *tawaf*mengelilingi ka’bah pun mereka “telanjang” dan ada yang sampai betul-betul “polos” tanpa busana, mereka tidak sedang berjemur disana, namun didepan tempat yang paling suci “baitullah” mereka telanjang, dalam *siroh* yang ditulis oleh DR.Mahdi Rizkullah Ahmad, ketika ditanya mengapa telanjang, mereka menjawab, ketika kami dilahirkan dalam keadaan suci oleh ibu kami dalam keadaan tidak berbusana, maka sekarang kami tawaf tanpa busana agar dosa-dosa kami diampuni oleh Allah SWT”.
Bayangkanlah suatu saat di pulai dewata itu, diatasnya tumbuh dan berkembang “manusia-manusia” baru yang akan mempositifkan Bali yang sudah terlanjur menjadi daerah wisata mancanegara, bagaimana jika da’wah memenangkan kekuasaan di Indonesia, Bali mau kita apakan? Atau mungkin kita lepaskan saja Bali dari Indonesia karena dia adalah kota maksiat, tapi apakah Nabi melepaskan makkah, karena alasan masyarakatnya rusak?
Ketika syariat Haji turun, maka Nabi mengirim rombongan Haji perdana sebanyak 300 orang yang dipimpin oleh Abu Bakar ra, rombongan ini akan bergabung dengan rombongan Haji dari kaum musyrik yang juga masih melestarikan ibadah Haji sepeninggalan Nabi Ibrahim as, bisa antum bayangkan satu musim haji namun ada dua model Haji didalamnya, Haji versi Islam dan Haji versi jahiliyyah, yang sekalilagi ada tawaf yang dengan telanjang pada saat itu, namun turunlah surat at taubah ayat 1 s/d 6 yang kemudian Nabi SAW meminta Ali bin abu thalib menyusul rombongn Haji yang telah berangkat. Ketika wukuf dipadang arafah maka Ali berpidato menyampaikan keputusan Nabi, diantara poin keputusan adalah untuk melarang lagi kaum musyrikin Naik Haji tahun berikutnya dan tawaf dalam keadaan telanjang, berarti setelah penaklukan kota Makkah tahun 8 H, Nabi tidak langsung mengeluarkan ultimatum tersebut, kejadian ini terjadi setelah perang tabuk tahun 9 H, sudah 2 kali musim Haji setelah penaklukkan Makkah, disitu ada pelajaran “waktu untuk menyiapkan melakukan ultimatum” da’wah, kita butuh kekuatan itu , dan yang penting lagi kita harus menyiapkan mereka menerima ultimatum kita, apakah setelah pidato keputusan Ali tiba-tiba rombongan haji Jahiliyah melakukan kegaduhan? Melakukan perlawanan? Tidak, mereka menerima sepenuhnya. bisa dilihat di semua buku sirah.

*c. Kekuatan untuk palestina *

* *Dari Bali para qiyadah kita akan menyusun strategi meraih kemenangan da’wah, menyusun rencana strategis agar da’wah bisa dikawinkan dengan Negara, menyusun langkah-langkah nyata mentiapkan rijaal da’wah untuk menempatkan mereka pada tempat-tempat penting, agar “tanah” dimana dia berpijak menjadi positif. Kita ingin memasukim *mihwar daulah,* karena dengan bernegara banyak hal yang kita bisa lakukan.
Dari Bali kita mencita-citakan kemenangan, yang dengan kemenangan itu kita mendapat kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu kita bisa melakukan lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita di Palestina dan bumi Islam lainnya. Kita perlu legitimasi Negara untuk memuluskan agenda-agenda da’wah dikancah Nasional apalagi Internasional.
Sampai hari ini, tanpa bermaksud ujub, kita masih terdepan dalam aksi solidaritas Palestina, Qiyadah kita selalu mengatakan 3 D untuk Palestina, Doa,dana dan demonstrasi. Namun jika kita memiliki kekuatan dan kekuasaan Negara, lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan, bayangkanglah kapan kita bisa memberikan advokasi politik di pergaulan Intersional, kapan kita bisa mengirimkan pasukan misi garuda kita untuk Palestina, kapan kita bisa mengeluarkan infak APBN untuk negara Palestina, semua itu dari kekuatan dan Negara dan untuk itulah kita bermukernas, tetap hati kita kesana akhi. Dari Bali kita menyusun kekuatan untuk saudar kita di Palestina.

*e. Ikhlaskan niat*

* *Saya sedikit terusik dengan tulisan media mengenai rihlah atau piknik, mungkin ini efek keterbukaan, tapi saya Cuma mengingatkan diri dan antum semua bahwa kafilah jihad ini sudah panjang, ada niat piknik dan ada niat da’wah, sebagaimana sabda Beliau dalam hadits ar ba’iin imam ana nawawi, *"sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya, namun barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia dan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut”.*
* *Mari jaga keikhlasan kita semua, baik yang berangkat kesana maupun yang tidak berangkat, ikhlas dalam segala hal adalah senjata yang paling kita butujkan disini, karena seburuk-buruk akhlaq “di Bali” tidaklah lebih buruk dari masyarakat jahiliyah dahulu, dan sebaik- baik kita sekarang, tidaklah lebih baik dari Rasulillah SAW.