Misbakhun Sumbangkan Gaji DPR 5 Tahun untuk Rakyat

Jakarta - Tidak ingin menjadi kacang lupa kulitnya. Begitulah prinsip anggota DPR Muhammad Misbakhun (39). Maka atas nama prinsip itu, ia pun menyumbangkan semua gajinya selama 5 tahun untuk konstituen yang memilihnya.

Gaji pokok Misbakhun sebagai anggota DPR sekitar Rp 16,7 juta. Gaji itu langsung disalurkan bagi para warga di Pasuruan, Jawa Timur. Uang Misbakhun digunakan untuk membangun sarana prasarana ataupun kebutuhan lainnya.

"Sudah mulai sejak Oktober kemarin, dan Insya Allah sampai 5 tahun ke depan," jelas Anggota Komisi VI DPR Misbakhun, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (10/12/2009).

Gaji Oktober-November ini misalnya dipakai untuk membangun sarana mandi cuci kakus (MCK), mainan untuk anak-anak di sekolah TK, karpet untuk masjid dan lainnya.

"Cita-cita saya menjadi anggota DPR bukan karena materi, tapi karena cita-cita membela kebenaran," terang politisi PKS ini.

Dia tidak ingin masyarakat beranggapan, dirinya bagai kacang lupa kulit, setelah duduk di Senayan, para konstituen ditinggalkan. Karena bagaimanapun ada kepercayaan masyarakat ketika memilih wakilnya di pemilu legislatif.

"Setiap bulannya ada tim saya yang mengurus soal sumbangan gaji itu," imbuhnya.

Meski menyumbangkan gaji, Misbakhun tidak cemas akan kehabisan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. "Saya ini pebisnis, sebelum menjadi anggota dewan saya mempunyai usaha pengolahan rumput laut," tutur pria yang baru pertama kali menjadi wakil rakyat ini.

Misbakhun tidak berharap langkahnya ini ditiru oleh rekan-rekannya sesama wakil rakyat, karena bagaimanapun semua orang tentu memiliki pilihan.

"Saya melihat kalau DPR ini diisi oleh orang-orang baik dan penuh integritas akan baik bagi bangsa ini," tutup ayah 4 anak ini.
(ndr/iy)

sumber : detikNews

Angin Segar Untuk Tenaga Honorer

RPP Khusus Pengangkatan Tenaga Honorer ditarget 1 Bulan

Fraksi-PKS Online: Pemerintah bersama DPR menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Gabungan terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer. “RPP khusus untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer harus sudah diselesaikan oleh Pemerintah dalam waktu satu bulan,” kata Anggota Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini di gedung di wakil rakyat, Senin (25/1).

Jazuli menambahkan, hal tersebut merupakan keputusan politik DPR yang disetujui semua komisi dan fraksi di DPR dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, di hari yang sama.

"Panitia Kerja (Panja) akan merinci klasifikasi tenaga honorer yang akan diangkat. Namun secara prinsip, DPR menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang tersisa, termasuk guru honorer di lembaga pendidikan swasta (dibiayai bukan oleh APBN/APBD), dengan pertimbangan jasa dan pengabdian, mereka harus diangkat," papar Jazuli menjelaskan.

Menurut dia, kebijakan pengangkatan honorer yang berlarut-larut dan kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaan, sesungguhnya juga karena kelemahan pemerintah. Sejak tahun 2005 Pemerintah menggulirkan kebijakan, sekitar 900 ribuan tenaga honorer di berbagai bidang diangkat secara bertahap sampai dengan 2009. "Namun kebijakan ini tidak didukung dengan database yang baik," sesal Jazuli. Menurutnya, BKN mengandalkan data dari BKD dan selalu diperbaiki setiap tahun, sehingga data tenaga honorer menjadi membengkak, ditambah lagi perilaku kolutif pejabat yang memasukkan orang-orang dekat dan kerabatnya saja. "Akumulasi dari semua itu, masih banyak tenaga honorer yang akhirnya tercecer dan tidak terangkat sebagaimana dijanjikan," ungkap Jazuli.

Atas permasalahan tersebut, fraksi-fraksi DPR RI mengambil ketetapan dan mewajibkan pemerintah segera menuntaskan pengangkatan seluruh tenaga honorer secepatnya. "Kerangka legalnya dalam bentuk PP ditarget harus selesai dalam sebulan," tegas Jazuli.

Menkeu dan Mendagri tidak Hadir


Pembukaan Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, sempat diwarnai hujan interupsi perihal ketidakhadirian Menkeu, Mendagri, dan Menkes. Sebagian Anggota Dewan meminta penundaan rapat karena pengangkatan tenaga honorer terkait erat dengan anggaran di mana Menkeu yang mengambil keputusan. Namun dengan tegas Jazuli meminta rapat tetap dilanjutkan dan Menteri yang tidak hadir harus mengikuti keputusan Raker Gabungan karena keputusan bersifat mengikat.

Jazuli berpendapat bahwa rapat kerja gabungan bukan baru sekali diadakan, tetapi sudah berulang kali, namun belum ada hasil yang signifikan. "Kasihan kalau ribuan tenaga honorer yang menanti kepastian nasibnya harus menunggu-nunggu lagi. Sekarang saja kita lanjutkan rapatnya dan kita ambil keputusan serta mengikat Menteri yang tidak hadir," kata Jazuli lantang yang disambut tepuk tangan para penonton sidang yang sebagian besar tenaga honorer.

Presiden PKS Siap Turun Gunung

Sukseskan Pilgub Kalsel

Presiden PKS Siap Turun Gunung

DPP sudah menginstruksikan agar seluruh kader PKS di Banua untuk mematuhi dan memperjuankan terpilihnya pasangan Zairullah-Habib. Bahkan, pengurus DPP pun siap ‘turun gunung’ untuk memenangkan pasangan itu.

PK-Sejahtera Online: Habib Abubakar al Habsy resmi menjadi pendamping Zairullah Azhar dalam Pemilihan Gubenur-Wakil Gubernur Kalsel 2010-2015. (29/12), DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerbitkan surat keputusannya.

“Sudah resmi ditetapkan pekan lalu. Besok, DPP terbitkan surat keputusannya,” ujar Juru Bicara DPP PKS, Mabruri di Jakarta, Minggu (27/12/2009).

Dia mengungkapkan, itu dihadiri ketua wilayah dakwah (korwil), unsur DPW Kalsel, dan unsur DPP PKS. Pertimbangan memilih Habib adalah hasil beberapa survei. “Pengalaman dalam pemilihan lima tahun lalu menyisakan kantung-kantung suara yang cukup besar,” ujarnya.

Tetapi Habib –saat itu mendampingi Ismed Ahmad– gagal? Mabruri mengatakan pasangan itu tidak gagal. “Hanya kurang suara,” ucapnya.


Agar pengalaman itu tidak terulang, Mabruri menegaskan DPP sudah menginstruksikan agar seluruh kader PKS di Banua untuk mematuhi dan memperjuankan terpilihnya pasangan Zairullah-Habib. Bahkan, pengurus DPP pun siap ‘turun gunung’ untuk memenangkan pasangan itu.

“Nanti kita lihat. Insya Allah Lutfi Hasan (Plt Presiden PKS) dan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalsel akan turun ke Kalsel,” ucapnya.

Saat ini, Habib menjabat sebagai anggota DPR. Dia terpilih untuk kali kedua sebagai legislator dari daerah pemilihan Kalsel 1. Dia duduk di Komisi IX yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Dia juga menjadi anggota Panitia Anggaran DPR.

Bakal cawagub Alwi Sahlan saat dihubungi enggan mengomentari terpilihnya Habib Abubakar. “Tanyakan yang lain saja,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Tim Penjaringan Cagub-Cawagub PKS Kalsel, Ibu Sina menegaskan keputusan itu sudah final sehingga tidak mungkin dianulir sebagaimana Pilgub 2005. Saat itu, PKS semula mencalonkan Zubaidi dan Alwi. Namun, diubah dengan mengajukan Ismed-Habib.

“Kondisi sekarang berbeda dengan lima tahun lalu. Pasangan Zubaidi-Alwi itu belum memiliki SK DPP,” kata Ibnu Sina.

(Persda Network/nda/don)

Sumber: Banjarmasin Post