Provokasi Umat

Oleh : Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring

PK-Sejahtera Online: Dua ledakan bom terjadi di hotel Riltz Carlton dan JW Marriot, memecah ketenangan Jakarta dipagi Jum’at 17 Juli itu. Darahpun kembali tumpah, 9 orang meninggal dunia dan sekitar 60-an orang luka-luka. Astaghfirullah ... provokasi apalagi ini?

Ummati... ummati... kata Rasulullah SAW, dengan suaranya yang lirih, saat-saat maut akan menjemput, beliau masih saja mengingat umatnya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sedang beliau bincangkan dengan Jibril, atau ada nubuwwah yang sedang diperlihatkan Allah SWT, hingga beliau sangat mengkhawatirkan keadaan masa depan umat Islam. Itulah ucapan beliau menjelang detik-detik wafatnya. Dan sebelumnya juga beliau SAW pernah memberikan wasiat panjang, dikala hajjataul wada’, beliau berpesan agar ummat Islam berpegang erat kepada dua pedoman yaitu Al-qur’an dan Sunnah. Dan agar menjaga tali persaudaraan sesama kaum muslimin.

Atau barangkali beliau terkenang kembali kepada peristiwa perang Uhud, kekalahan yang memilukan, dimana saat itu 70 orang pasukan kaum muslimin mati syahid. Termasuk paman Beliau SAW yang sangat beliau cintai yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib.

Peristiwa ini direkam dalam Alqur’anul karim dalam surat Ali Imran ayat 153, dimana Allah SWT menegaskan pelajaran berharga, apa yang terjadi dan apa akibatnya manakala kaum muslimin berselisih dan bertengkar. Kemenangan yang telah diraih pada tahap pertama peperangan justru berbalik menjadi kekalahan. Dikarenakan pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk tetap berada di Jabal Rumah (bukit Panah), mereka justru berselisih paham, dan sebagian besarnya justru turun dari atas bukit itu, akibat dipancing tentara Quraisy dengan menebarkan barang-barang berharga ditengah jalan. Akibatnya pasukan kaum Muslimin kehilangan kunci pertahanannya.

Bila kita tarik garis melewati ruang dan waktu, tentu kita bisa mengambil pelajaran bagaimana provokasi-provokasi itu bisa masuk ke tengah-tengah umat meskipun sudah diperingatkan oleh Allah dan RasulNya. Dalam kasus Iraq misalnya, bagaimana Syi’ah menyerang Sunni, dan Sunni menyerang Syi’ah. Ribuan korban telah berjatuhan. Berkali-kali mereka melakukan hal demikian, padahal musuh mereka adalah sang penjajah Amerika.

Hal yang sama terjadi pada kasus Palestina. Fatah menyerang Hamas dan Hamas menyerang Fatah, padahal musuh mereka adalah Zionis Israel. Ini tidak terlepas dari provokasi para penjajah Yahudi maupun Amerika. Demikian pula yang dialami kaum muslimin di Uighur Xinjiang. Mereka layak dibela, karena mereka diperlakukan secara diskriminatif, yang sejarahnya dulu dianeksasi dari Turkistan (1955).

Pemerintah Cina juga mencap muslim Uighur sebagai Wahabi, persis seperti istilah yang sering diungkapkan oleh Badan Inteligen Amerika, atau yang disebut George Bush dalam pidato-pidatonya. Jadi manakala umat Islam lemah, imunitasnya menurun, maka para provokator akan segera masuk dan menyelinap ke tengah-tengah umat. Padahal jelas Allah SWT mengingatkan, ”In jaa akum fasiqun binabain fatabayyanuu” (Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka cek dan riceklah oleh kalian—QS 49:6).

Di negeri tercinta ini, Pemilu 2009 telah berlangsung dengan lancar. Dalam pilpres seluruh calon adalah muslim, tentunya dengan kualitas masing-masing. Berbagai kekuatan politik merapat membentuk koalisi-koalisi, dan ini sah-sah saja secara perundang-undangan.

Kejadian terakhir, kita dikejutkan oleh peristiwa tragis bom di kawasan Kuningan Jakarta. Sebentar lagi, dapat kita duga akan ada yang menuding bahwa kelompok Islamlah yang melakukan pengeboman tersebut. Demikianlah adanya, bila kita terus sibuk bertengkar sesama umat. Musuh-musuh bangsa justru memanfaatkan kelengahan dan kelemahan tersebut untuk memperkeruh suasana, sehingga membawa dampak yang merugikan bagi bangsa dan Negara. Inilah provokasi baru.

Adalah sebuah realita, bahwa akhir-akhir ini Negara-negara lain pertumbuhan ekonominya negatif, sementara Indonesia sebaliknya bergerak naik, sehingga investasi mengalir deras ke Indonesia. Sebagai sebuah kemungkinan modus, boleh saja dipertimbangkan dugaan adanya keinginan kelompok tertentu untuk memurukkan citra Indonesia dan mendiskreditkan Pemerintah. Buktinya, para turis, investor, orang yang akan bertandang ke Indonesia mulai berhitung. Bahkan rencana MU untuk laga tanding di Indonesia, langsung dibatalkan.

Oleh sebab itu sekali lagi, janganlah kita menjadi provokator umat ini. Marilah kita saling mengingatkan tawashau bil haq tawashau bishshobr, untuk tidak terprovokasi. Bila ada berita-berita yang tidak jelas, seyogyanya kita mencek dan ricek kebenarannya. Terkait validitas informasi, sahabat saja ada yang sampai disebut sebagai fasiq oleh Allah SWT. ketika tidak memperhatikan kebenaran berita. Wallahua’lam bishawwab.

Satu Putaran Sesuai dengan Slogan Semua Capres

keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono basisnya bukan ikut-ikutan, tetapi atas dasar kesamaan platform. Di antaranya dalam hal penguatan ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.


PK-Sejahtera Online: Bengkulu-PKS adalah komunitas yang solid, satu kata satu hati dalam melaksanakan keputusan partai, termasuk keputusan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres SBY-Boediono. Bahkan PKS bertekad untuk memenangkan kandidat yang diusungnya dalam satu putaran.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid menyampaikan hal itu dalam acara Deklarasi Kebulatan Tekad Menangkan SBY-Boediono yang diselenggarakan DPW PKS Bengkulu di GOR Sawah Lebar, Bengkulu, Minggu (21/6).

Hidayat mengemukakan, keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono basisnya bukan ikut-ikutan, tetapi atas dasar kesamaan platform. Di antaranya dalam hal penguatan ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. "Dan ini disepakati oleh Pak SBY. Jadi kita tidak mendukung secara membabi buta. Babi tidak buta saja sudah haram, apalagi yang buta," katanya berseloroh.

Terkait dengan isu neoliberalisme yang diarahkan kepada cawapres Boediono, Hidayat mengatakan, Boediono merupakan orang yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Pada zamannya, lahir UU Perbankan Syariah. "Kalau neolib tentu tidak mendukung ekonomi syariah," jelasnya.

Terkait dengan keinginan PKS untuk memenagkan SBY-Boediono sangat pas dengan slogan yang diusung oleh tiga kandidat capres. Dengan satu putaran maka akan "Lebih Cepat dan Lebih Baik". Dengan satu putaran makan pemerintah bisa menghemat Rp 2,8 triliun. "'Kalau uang itu dikembalikan ke rakyat itu kan Pro Rakyat," jelasnya. "Dan satu putaran berarti kebijakan-kebijakan yang baik bisa di-Lanjutkan," imbuhnya lagi.

Deklarasi Kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono, selain dihadiri oleh seluruh ketua DPD PKS se Bengkulu, juga dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Agusrin, Wagub Syamlan, pimpinan parpol peserta koalisi, kader dan simpatisan PKS se Bengkulu.

Sebelumnya, Penasehat Tim Kampanye Daerah Bengkulu Agusrin menyatakan kehadiran Hidayat Nurwahid semakin menambah kepercayaannya bahwa Bengkulu bisa memenangkan SBY-Boediono dalam satu putaran.

Tifatul: istri Boediono Belajar Mengaji kepada Kader PKS

"Dulu Pak Boediono yang pernah dipertanyakan agamanya ?Kemudian istrinya. Nanti, jangan-jangan yang dipertanyakan agamanya adalah para tetangganya ,"

Padang (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Tifatul Sembiring menegaskan bahwa Ibu Herawati yang merupakan istri calon wakil presiden Boediono adalah benar-benar merupakan seorang muslimah karena dia pernah belajar mengaji pada seorang kader PKS di Jakarta. "Ibu Herawati pernah belajar membaca Al Qur,an pada seorang kader PKS di Jalan Rasamala di dekat kawasan Bidakara Jakarta," kata Tifatul kepada pers di Padang, Minggu malam usai menghadiri kampanye politik calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Tifatul mengatakan pula ketika acara pernikahan Boediono dengan Herawati, mertuanya hadir pada acara yang sangat penting itu. Bahkan , kata Tifatul yang berdarah Sumbar itu, Boediono merupakan orang Muhammadiyah karena bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikelola organisasi Islam yang besar itu. Klarifikasi ini disampaikan Tifatul karena sampai saat ini masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang agama yang dianut Boediono dan istrinya. "Dulu Pak Boediono yang pernah dipertanyakan agamanya ?Kemudian istrinya. Nanti, jangan-jangan yang dipertanyakan agamanya adalah para tetangganya ," kata Tifatul sambil menyindir orang-orang yang menentang calon wakil presiden Boediono yang telah mengundurkan diri sebagai gubernur Bank Indonesia serta juga merupakan mantan Menko Perkekonomian. Sementara itu, ia mengatakan pula bahwa seluruh jajaran PKS kompak mendukung pencalonan Yudhoyono sebagai presiden serta cawapres Boediono. "PKS solid ((kompak, red) mendukung SBY dan Boediono," katanya. Penegasan yang serupa juga dikemukakan Sekjen Partai Amanat Nasional(PAN) Zulkifli Hassan yang juga hadir pada acara kampanye politik SBY dengan menyebutkan bahwa PAN hyga kompak . "Kami (PAN, red) juga solid," kata Zulkifli.(*)

Sumber: ANTARA News

Bahas PKS, MK Pecahkan Rekor Sidang 17 Jam

Sengketa Pemilu Legislatif

Bahas PKS, MK Pecahkan Rekor Sidang 17 Jam

MK telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menggeber untuk menuntaskan kasus sengketa Pemilu Legislatif. Dengan tidak hanya mengenal lelah, sidang MK yang membahas pengajuan gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

Sidang PKS sudah dimulai sejak Kamis (28/5) sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Menjelang Maghrib, sidang direhat sejenak untuk melaksanakan salat bagi yang menjalankan.

Mendekati pukul 21.00 WIB, sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar itu tidak menunjukkan akan selesai. Begitu juga saat memasuki tengah malam. Dua anggota pimpinan sidang, Marida Farida Indrati dan Muhammad Alim masih duduk di kursi majelis hakim.

Tengah malam sudah dilewati, menjelang shubuh. Luar biasa. Pengacara PKS, Zaenuddin Paru, merupakan salah satu perwakilan dari kubu penggugat. Sidang pun diistirahatkan ketika adzan shubuh bergema.

Akhirnya, sekitar pukul 07.00 WIB, sidang terlama di Indonesia ini selesai. Salah satu agenda utama yang dibahas PKS yakni, soal perolehan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jakarta II, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Di daerah pemilihan ini, PKS memperjuangkan kursi yang diperoleh politisi Rama Pratama.

Perjuangan PKS untuk Rama Pratama ini mengancam kursi yang sudah diperoleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono. Agenda kedua, yakni PKS mempermasalahkan perolehan perhitungan suara di provinsi Papua. Tepatnya di Kabupaten Yahukimo.

PKS menilai ada kecurangan di Daerah Yahukimo. PKS menganggap tidak ada pencontrengan di dua dari tiga daerah pemilihan di Yahukimo. Pada sidang di Panel II ini, PKS juga mempermasalahkan kursi-kursi di DPRD kabupaten dan Kota. PKS ini bersidang di panel II.

"Ini adalah sidang terlama selama MK berdiri. Bahkan, hakim bersidang hampir 24 jam. Istirahat hanya digunakan pada waktu salat dan makan saja. Sebelumnya, di panel II juga menangani sengketa Gerindra sejak jam delapan pagi hingga menjelang sidang PKS dimulai. Ini rekor," kata Sekretaris Jenderal MK, Janedri M Gaffar, saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 29 Mei 2009.

Bayanat PilPres 2009

PKS Bukan Gertak Sambal

Anis menjelaskan bahwa bergabungnya PKS untuk mengusung pasangan SBY-Boediono karena kesepakatan platform kebijakan ekonomi. 

PK-Sejahtera Online: Keputusan PKS untuk tetap melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan jatah kursi menteri atau power sharing dalam system perintahan nantinya. Tapi semata karena pertimbangan logis politik untuk sama-sama membangun bangsa ini. ‘jadi tidak benar jika dikatakan PKS itu takluk atau plin-plan’. ‘Yang PKS lakukan adalah menunjukkan bahwa sebagai peserta koalisi, semuanya mempunyai kedudukan sebagai mitra yang sejajar’. ‘Kita adalah partnership dalam pemerintahan’, tegas sekjen PKS Anis Matta dalam Silaturahim Kader dan Relawan PKS di sekretariat Dapil I, minggu malam (17/5/2009) kemarin.

Anis melanjutkan bahwa langkah politik yang PKS lakukan terkait pasangan capres-cawapres bukan gertak sambal. Dijelaskan Anis, PKS memang telah melakukan interupsi keras pada SBY terkait masalah Boediono. Namun, hal tersebut dianggap wajar. Ibaratnya sebagai seorang teman antara PKS dan PD harus saling mengingatkan. ‘Ini adalah interupsi besar dari keluarga besar’. ‘Untuk mengukur seberapa besar nilai kita dihadapan kawan kita, lihatlah bagaimana sikapnya ketika kita akan meninggalkannya’

"Itu kami lakukan agar publik tahu bahwa kita punya sikap, bisa marah dan tidak setuju termasuk pada kawan. Itu perlu terutama ketika seseorang mulai memiliki dominasi yang terlalu kuat," tandasnya. PKS kembali mendukung SBY-Boedion karena Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu telah meminta maaf terkait pola komunikasinya dalam menentukan cawapresnya. Selain itu, SBY telah berjanji akan mengkomunikasikan segala sesuatunya terhadap parpol mitra koalisi.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa bergabungnya PKS untuk mengusung pasangan SBY-Boediono karena kesepakatan platform kebijakan ekonomi. Kesepakatan tersebut pertama mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat. 

Yang kedua kesepakatan dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat. Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi. (pks sulsel)

PKS Gugat Penetapan Hasil Pemilu Luar Negeri

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menggugat penetapan hasil pemilihan umum di luar negeri dan di Provinsi Papua karena dinilai terjadi kecurangan yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan kursi DPR.

"Telah terjadi kesalahan rekap sehingga terdapat selisih suara yang signifikan," kata Zainuddin Paru, kuasa hukum PKS dalam persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Zainuddin mengatakan PKS seharusnya mendapat jatah satu kursi dari sisa satu kursi di daerah pemilihan Jakarta II pada perhitungan putaran ke-3. Tapi, karena terjadi penggelembungan suara dari Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), yang termasuk dalam daerah pemilihan Jakarta II, maka kesempatan itu hilang.

Partai Persatuan Pembangunan, kata dia, mendapatkan 67 ribu dari 8.000 suara. "Ini mengakibatkan pergeseran perolehan kursi di mana PKS menjadi tidak dapat," kata dia.

Sementara itu, Evi Rismayanti, kuasa hukum PKS yang lain mengatakan juga terjadi kesalahan penghitungan KPU di daerah pemilihan Papua. Dia mengatakan suara PKS secara berkurang signifikan di Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo.

"Sedangkan di Kabupaten Paniai yang seharusnya PKS mendapatkan 6.000 suara suaranya menjadi nol," kata Evi.

Menurut Evi, sesuai dengan perhitungan PKS, mereka seharusnya mendapat jatah satu kursi dari dapil Papua. Jika suara PKS yang diduga hilang itu dimasukkan ke dalam perolehan PKS, maka PKS akan menempati peringkat ke-10.

"Dengan demikian PKS dapat satu kursi DPR RI menggeser PDI-P," kata dia.

Selain menggugat perolehan suara untuk DPR RI, PKS juga menggugat perolehan suara untuk DPRD Provinsi dan kabupaten/ kota.


http://politik.vivanews.com/news/read/59229-pks_gugat_penetapan_hasil_pemilu_luar_negeri

PKS Palembang Siap Menangkan SBY-Berboedi

PALEMBANG -- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) siap menggerakkan kadernya untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY Berboedi).

"Kami akan berkoordinasi bersama partai pendukung lainnya serta menggerakkan kader PKS menghadapi Pemilu Presiden 2009," kata Ketua DPD PKS Kota Palembang, Musliman di Palembang, Minggu.

Ia mengatakan, sejauh ini memang belum ada koordinasi dengan partai pendukung capres-cawapres tersebut karena baru dideklarasikan. "Namun PKS siap memenangkan pasangan capres-cawapres SBY Berboedi karena dukungan kepada mereka berdasarkan keputusan dewan syuro partai," katanya.

Ia menegaskan semua kader PKS di Palembang akan digerakkan dalam memenangkan pasangan tersebut pada pilpres nanti.

Di Palembang, kata dia, saat ini jumlah kader PKS yang terbina sebanyak 5.000 orang yang tersebar di 16 kecamatan. "Semua kader bersama para simpatisan dan unsur parpol pendukung lainnya diharapkan dapat bergerak secara sinergis untuk memenangkan pasangan SBY Berboedi," kata Musliman.

http://republika.co.id/berita/50885/PKS_Palembang_Siap_Menangkan_SBY_Berboedi

SBY Minta Maaf Terlambat Beri Informasi ke PKS

Bandung - PKS telah mendapat kejelasan langsung dari SBY soal pemilihan Boediono menjadi cawapresnya. SBY meminta maaf karena terlambat memberikan informasi.

"Beliau tadi meminta maaf atas keterlambatannya memberikan penjelasan karena ada kesibukan di WOC," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai acara deklarasi SBY Berbudi di Gedung Sabuga, Jl Taman Sari, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5/2009).

Permintaan maaf itu disampaikan SBY saat perwakilan PKS datang menghampiri SBY ke Hotel Sheraton, Bandung sore tadi. PKS, jelas Tifatul, merasa puas dengan penjelasan yang diutarakan oleh SBY.

Tifatul meyakinkan tidak akan ada perpecahan di internal partai terkait deklarasi ini. Penolakan yang belakangan ini muncul, bukan karena anti Boediono.

http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/15/211659/1132326/700/sby-minta-maaf-terlambat-beri-informasi-ke-pks

"Yang paling penting PKS tidak mempersoalkan sosok Pak Boediono, masalahnya lebih kepada miss komunikasi saja," pungkasnya.

Bayan (Penjelasan) Perkara Suap/Gratifikasi Abdul Hadi Djamal Yang Menyeret Rama Pratama

Sehubungan dengan fitnah yang menimpa Anggota Fraksi PKS Rama Pratama yang mana dia dikait-kaitkan dengan kasus suap Abdul Hadi Djamal, maka yang bersangkutan memberikan bayan (penjelasan)resmi. Berikut bayan Rama Pratama agar seluruh kader, simpatisan dan masyarakat luas memahami duduk perkara dengan semestinya.


Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar US$ 90 ribu dan Rp 54,5 juta pada tanggal 2 Maret 2009 dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut "Dana Stimulus").

Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan keterangan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 ,2 triliun;

- Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Hotel Ritz Carlton yang selanjutnya ia koreksi menjadi di Hotel Four Seasons

- Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.

- Ketika ditanya apakah Rama menerima uang dijawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Jhonny Allen Marbun telah menerima uang Rp 1 milyar.

- dan lain sebagainya

Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini saya sampaikan bayan sebagai berikut:

1. Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus.

2. Jika dirunut ke belakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub, dan Hontjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender ("Rencana Haram Hontjo"). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjo atau bukti ada keterlibatan Rama. MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco.

UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APA PUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM HONTJO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.

3. Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS ke dalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjur terbentuk opini publik di mana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.

Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:

(i) tidak ada satu pun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang dibahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Hontjo.

Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

(ii) tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah memaksa publik mempersepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Ada ruang yang disediakan pers di antara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut publik bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS.

Pers juga memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari Rp 10,2 T menjadi Rp 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit. ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.

(iii) Pemberitaan pers tampak tidak berimbang atas ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Seasons dan ada bukti CCTV.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas dapat menimbulkan persepsi bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidaknya ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR. RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.

JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN SAYA DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASONS. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, BILA PUN SAYA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASONS ADA DALAM REKAMAN CCTV, BELUM DAPAT MENYIMPULKAN SAYA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.

SAYA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS, BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.


4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu yang juga diseret masuk ke kasus ini oleh AHD , telah menyampaikan secara lengkap tentang masalah ini. Intinya bahwa pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran DPR , TIDAK ADA KAITANNYA dengan kasus tertangkap tangannya AHD. Menurut Anggito, adalah TIDAK RELEVAN mengaitkan pertemuan tersebut dengan kasus suap AHD.

5. Saya menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret saya dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan saya dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan diluar kapasitas saya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka saya bersedia diperiksa dan mempertanggungjawabkannya.

6. Saat ini saya sudah didampingi Tim Pengacara dalam menghadapi kasus ini. Saya siap jika KPK akan meminta keterangan. Juga sudah siap bersaksi di pengadilan jika diperlukan nanti. Saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak menerima suap terkait kasus tertangkapnya AHD.

Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Hormat kami,



Rama Pratama