Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir...

Kultweet @YudiWidiana

1. Mari kita perbanyak do'a, "hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maula wa niman nashir". Insya Allah ada hikmah dibalik ini semua. #Musibah

2. Kita ini ibarat sedang mendaki gunung yg tinggi. Di depan kita, puncak gunung kian dekat. Mungkin kita sdh separo jalan. #Musibah

3. Saat kita berjalan berat, menanjak... Sekonyong angin menghempas tubuh kita dgn kencang. Reaksi dari kita beragam hadapi angin. #Musibah

4. Hantaman angin itu begitu keras dirasakan dibagian dada dan kepala yg melindungi jantung kita. Bahkan spt menyedot tubuh kita. #Musibah

5. Mereka ingin gagalkan perjalanan dakwah menuju puncak dgn 2 hantaman sekaligus! Suap (korupsi) dan wanita agar dakwah ambruk. #Musibah

6. Sebagian kita begitu kokoh dan terus maju menerjang badai yg menghantam. "Ayo dakwah ini tak boleh padam dan ambruk!". #Musibah

7. Mungkin juga ada yg terdiam kaget, ada yg terhuyung2 nyaris jatuh, tak sedikit yg terguncang dihantam badai tiba2 & kencang. #Musibah

8. Bahkan mungkin saja ada yg hendak berbalik badan membatalkan perjalanan menuju puncak bersama kafilah dakwah ini. Sunnatullah #Musibah

9. Wahai Saudaraku! Tengoklah ke belakang, jauh nian jalan yg sdh kita lalui yg penuh onak dan duri. Akankah kita berbalik turun? #Musibah

10. Tidak Saudaraku! Kita jangan patah semangat dan tetap fokus krn kita punya tugas mengibarkan panji dakwah ini di puncak dunia. #Musibah

11. Soal fitnah moralitas (suap dan wanita), mengapa tiba2 kita hilang kepercayaan thd saudaramu. Berhusnuzonlah Saudaraku! #Musibah

12. Setiap hari kita digoda oleh banyak maksiat, dan selama itu kita tolak. Lantas mengapa kali ini hrs hilang rasa percaya? #Musibah

13. Jangan pernah pedulikan teriakan2 penonton, pendengki, atau siapapun yg tdk rela Panji Dakwah ini mencapai puncak sana. #Musibah

14. Jangan pula kita bergeser ke pinggir gelanggang mjd penonton yg ikut teriak, bahkan lbh lantang dan keras. #Musibah

15. Lebih baik kita obati luka2 kita akibat terkena badai, kita rengkuh kawan di kiri-kanan, depan-belakang agar sama2 bangkit. #Musibah

16. Kita bagikan perbekalan2 yg tersisa agar semua kuat berjalan. Kita kibarkan panji dakwah ini di puncak dunia Saudaraku! #Musibah

17. Yakinlah! Pimpinan kafilah dakwah tdk pernah berkhianat, bahkan terbersit pun tidak. Semua itu hanyalah fitnah para pendengki! #Musibah

18. Mereka berusaha mengolok-olok kita lbh keras lagi. Tapi biarkanlah! That's Nothing 4 us. Kita yakin Allah SWT lbh hati kita. #Musibah

19. Tugas kita mengantarkan kafilah dakwah ini hingga ke puncak. Bajak mereka yg belum bersama masuk ke dlm barisan. Bangkitlah!

20. Yg membuat kita terlempar atau tidak dari gelanggang adl kita sendiri, bukan pengamat apalagi pendengki. Jangalah kita lembek! #Musibah

Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir...

Ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) untuk mendiskreditkan PKS.

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan, ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) untuk mendiskreditkan PKS.

''Yaitu dengan menghubung-hubungkan kasus hukum Wa Ode (Wa Ode Nurhayati) dengan Tamsil Linrung sebagai unsur pimpinan banggar dan Anis Matta sebagai unsur pimpinan DPR,'' katanya, Kamis (3/5).

Mahfudz mengaku mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus ini secara objektif. Sehingga dapat terungkap juga skenario politik yang sedang dimainkan pihak-pihak lain dengan memanfaatkan Wa Ode .

Mahfudz mengaku sudah lama mengetahui informasi bahwa Wa Ode menerima komitmen fee terkait dana PPID. Ketua Komisi I DPR itu mengaku pernah mengingatkan Wa Ode secara tidak langsung melalui salah seorang pimpinan fraksinya. Ketika itu Mahfudz meminta agar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut berhati-hati bicara soal calo anggaran.

''Karena saya punya info soal Wa Ode yang terima komitmen fee. Tapi Wa Ode terlena saat oleh sejumlah media disebut pahlawan anggaran. Sekarang saat dirinya terjerat hukum oleh KPK, ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya,'' papar Mahfudz.

Sekjen PKS, Anis Matta pun mengakui adanya unsur politisasi dari tuduhan Wa Ode kepada dirinya. Menurutnya, langkah politisasi ini sebagai upaya serampangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu karena sudah kehabisan amunisi untuk menjatuhkan dirinya dan PKS. Anis Matta Sekjen PKS menilai yang menggoyang PKS soal kasus PPID tidak cerdas. Ini ditegaskan Anis Matta yang juga Wakil Ketua DPR sesudah menjalani pemeriksaan KPK, Kamis (3/5/2012). Anis mengatakan dalam pemeriksaan KPK hari ini dia hanya ditanya soal mekanisme pembahasan anggaran khususnya PPID di Badan Anggaran. Tidak ada satupun pertanyaan penyidik yang membahas surat yang disebutkan Wa Ode Nurhayati.

Anis minta wartawan menanyakan kembali ke Wa Ode surat yang dituduhkan itu yang mana. Anis menilai, Wa Ode hanya ingin tidak sendirian yang terlibat kasus ini.

Anis minta KPK menelusuri siapa orang yang diduga terima suap selain Wa Ode, daripada terseret soal mekanisme pembahasan anggaran.

''Kita sih pasti tahu (siapa pihak yang bermain). Cuma menurut saya itu tidak produktif. Cara-cara seperti ini menunjukan orang itu kehilangan tema. Akhirnya lari ke black campaign. Cuma mereka tidak mengerti masalah,'' papar Wakil Ketua DPR tersebut.

Sebelumya, tersangka kasus korupsi PPID, Wa Ode Nurhayati menyebut dugaan keterlibatan Anis Matta dalam kasus PPID.

(sumber: dari berbagai sumber)

Menaklukkan Oposisi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepertinya sedang dirudung masalah silih berganti. Awal Maret lalu, Anis Matta yang kebetulan menjabat sebagai sekjen partai sekaligus Wakil Ketua DPR RI diserang oleh penyebaran video asusila palsu lewat dunia maya. Belum genap sebulan, PKS kembali disibukkan oleh berita miring yang kali ini dihembuskan oleh salah satu mantan kolega, Yusuf Supendi.

Tanpa ragu, Yusuf melaporkan Presiden PKS ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan Anis Matta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi manuver tersebut, Mahfudz Siddiq, salah satu Wasekjen PKS, mengatakan bahwa ulah mantan kader senior tersebut adalah bagian dari skenario besar sudutkan PKS. Benarkah?

Menurut saya, pernyataan Mahfudz tidak salah namun juga belum utuh. Tanpa berpikir secara 'konspiratif' pun, terlihat bahwa kisruh politik yang dialami PKS juga dialami beberapa partai lainnya. Artinya, PKS bukanlah single & unique target. Lantas apa target sebenarnya dari rentetan kisruh politik akhir-akhir ini? Jawaban secara objektif hanya bisa diperoleh melalui bedah kronologis, identifikasi target serta karakter serangan politik.

Pertama, gelombang serangan terhadap partai selalu terpaut dengan upaya pengungkapan skandal besar. Coba kita bedah satu per satu secara kronologis. Bulan Desember 2009, Pansus DPR untuk mengusut skandal bailout Century Rp 6,7 trilliun terbentuk. Tiga bulan kemudian. Staf ahli Kepresidenan bidang bencana, Andi Arief, melaporkan tokoh kritis PKS, Misbakhun ke Mabes Polri. Dan, tak lebih satu bulan setelah paripurna DPR pada bulan Maret 2010 memutuskan telah terjadi penyimpangan dalam skandal bailout Century, salah satu anggota tim 9 tersebut dijebloskan ke penjara.

Insiden politik semakin bertambah seru ketika pertengahan Januari 2011 lalu, Komisi III DPR bersepakat membentuk Panitia Kerja (PANJA) untuk mengusut tuntas mafia pajak. Herannya, tak lama kemudian, tepatnya akhir Januari 2011, 10 politisi Golkar dan 13 politisi PDIP termasuk Panda Nababan diciduk dan dijebloskan ke penjara. Yang memancing kecurigaan banyak pihak, kasus yang membelit terkesan dihidupkan kembali setelah hampir empat tahun mati suri. Pihak yang kontra, menuding KPK bermain politik dan melakukan tebang pilih. Mereka menilai pisau KPK tidak tajam ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan tokoh penting partai incumbent.

Hebatnya lagi, pada saat yang bersamaan 'black campaign' terhadap tokoh kritis Golkar Bambang Soesatyo juga terjadi. Tiba-tiba saja, fotokopi surat Ditjen Pajak yang mempermasalahkan laporan pajak Bambang tersebar di gedung DPR dan di kalangan media. Selanjutnya,belum genap sebulan, giliran Fahri Hamzah dituding oleh Andi Arief pernah melakukan upaya pemerasan via twitter. Entah karena apa, kasus ini hilang begitu saja.

Perkembangan terkini, huru hara politik yang membelit satu persatu tokoh PKS kembali terjadi tak lama setelah DPR memparipurnakan aspirasi untuk meggunakan Hak Angket membongkar Mafia Pajak pada 22 Februari lalu. Walau gagal dibentuk, bola salju kisruh politik pasca voting Hak Angket terlanjur bergulir dan sulit diredam.

Benang merah untaian kronologis dapat dipahami lebih jernih dengan melihat elemen kedua dan ketiga. Target serta karakter serangan. Seluruh target serangan faktanya adalah para tokoh yang kritis dan getol membongkar mega-skandal yang diduga melibatkan 'inner circle' kekuasaan. Dan karakter serangan selalu diarahkan untuk membunuh legitimasi moral para tokoh dan partai. Tidak berlebihan jika dikatakan modus serangan selalu berujung pada character assassination.

Ini berarti, tanpa menguras otak-pun, agak sulit rasanya menerima bahwa rangkaian serangan politik terhadap PDIP, Golkar dan PKS hanya terjadi secara acak dan 'kebetulan'. Melihat modus, konsistensi serta 'timing', tujuan besar dari gonjang-ganjing politik sepertinya diarahkan untuk mengendalikan pihak yang kritis dan berani beroposisi, bahkan kepada partai yang notabene anggota koalisi. Pertanyaan penting selanjutnya adalah; "Jika serangan politik ini berhasil melumpuhkan daya kritis partai serta indinvidu, siapakah yang rugi?" Untuk yang satu ini, saya serahkan jawabannya kepada Anda.

*) Rico Marbun, peneliti The Future Institute, staf pengajar Universitas Paramadina & PTIK. Alamat email: ricoui@yahoo.com

(vit/vit)

PKS Minta Supendi Hentikan Fitnah

JAKARTA--MICOM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gerah dengan ulah salah seorang pendiri partai yang menjujung asas bersih peduli dan profesional itu, Yusuf Supendi. Pada Jumat (18/3), Yusuf kembali menemui Badan Kehormatan (BK) DPR dan selanjutnya melaporkan kasus yang sama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meminta perlindungan ke LPSK. PKS mengingatkan Yusuf untuk berhenti menfitnah.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq akhirnya mempertimbangkan untuk melaporkan ulah Yusuf itu ke kepolisian. Desakan melaporkan ke polisi datang dari pengurus DPP dan DPD dari berbagai wilayah di seluruh provinsi Indonesia. Ada dari pengurus DPP dan cabang di seluruh provinsi yang mendesak untuk melaporkan ke polisi. Namun, melaporkan ke polisi bukan keputusan utama yang akan diambil PKS, ujar Luthfi di Jakarta, Jumat (18/3).

Yusuf Supendi, menurutnya, terlalu jauh mencemarkan nama baik PKS. Semestinya, jalur hukum sudah harus ditempuh PKS untuk mengakhiri fitnah. Namun, PKS, kata Luthfi, tidak menempu jalur hukum terlebih dahulu selain karena masih mempelajari data yang dimiliki Yusuf, juga menimbang jasa dan kebaikan Yusuf sebagai pendiri dan kader PKS. Kita tidak tergesa-gesa ambil keputusan. Kami pertimbangkan jasa dia sebagai kader PKS, tegasnya. (*/OL-8)

Bayan (Penjelasan) Perkara Suap/Gratifikasi Abdul Hadi Djamal Yang Menyeret Rama Pratama

Sehubungan dengan fitnah yang menimpa Anggota Fraksi PKS Rama Pratama yang mana dia dikait-kaitkan dengan kasus suap Abdul Hadi Djamal, maka yang bersangkutan memberikan bayan (penjelasan)resmi. Berikut bayan Rama Pratama agar seluruh kader, simpatisan dan masyarakat luas memahami duduk perkara dengan semestinya.


Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar US$ 90 ribu dan Rp 54,5 juta pada tanggal 2 Maret 2009 dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut "Dana Stimulus").

Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan keterangan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 ,2 triliun;

- Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Hotel Ritz Carlton yang selanjutnya ia koreksi menjadi di Hotel Four Seasons

- Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.

- Ketika ditanya apakah Rama menerima uang dijawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Jhonny Allen Marbun telah menerima uang Rp 1 milyar.

- dan lain sebagainya

Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini saya sampaikan bayan sebagai berikut:

1. Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus.

2. Jika dirunut ke belakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub, dan Hontjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender ("Rencana Haram Hontjo"). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjo atau bukti ada keterlibatan Rama. MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco.

UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APA PUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM HONTJO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.

3. Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS ke dalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjur terbentuk opini publik di mana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.

Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:

(i) tidak ada satu pun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang dibahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Hontjo.

Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

(ii) tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah memaksa publik mempersepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Ada ruang yang disediakan pers di antara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut publik bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS.

Pers juga memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari Rp 10,2 T menjadi Rp 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit. ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.

(iii) Pemberitaan pers tampak tidak berimbang atas ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Seasons dan ada bukti CCTV.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas dapat menimbulkan persepsi bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidaknya ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR. RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.

JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN SAYA DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASONS. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, BILA PUN SAYA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASONS ADA DALAM REKAMAN CCTV, BELUM DAPAT MENYIMPULKAN SAYA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.

SAYA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS, BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.


4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu yang juga diseret masuk ke kasus ini oleh AHD , telah menyampaikan secara lengkap tentang masalah ini. Intinya bahwa pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran DPR , TIDAK ADA KAITANNYA dengan kasus tertangkap tangannya AHD. Menurut Anggito, adalah TIDAK RELEVAN mengaitkan pertemuan tersebut dengan kasus suap AHD.

5. Saya menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret saya dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan saya dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan diluar kapasitas saya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka saya bersedia diperiksa dan mempertanggungjawabkannya.

6. Saat ini saya sudah didampingi Tim Pengacara dalam menghadapi kasus ini. Saya siap jika KPK akan meminta keterangan. Juga sudah siap bersaksi di pengadilan jika diperlukan nanti. Saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak menerima suap terkait kasus tertangkapnya AHD.

Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Hormat kami,



Rama Pratama

PKS Menjawab Fitnah

Banyak yang simpati lalu mendukung, tapi tidak sedikit yang menebar halang rintang dengan langkah politis, bahkan ada yang menebar kedustaan dengan isu keagamaan. Cara yang terakhir ini berulang kali dimunculkan barbarengan dengan perjuangan politik PKS melalui pemilu legislatif dan pilkada.

TETAP PARTAI DA’WAH, MESKI PKS TERUS DIFITNAH
Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin wasshalatu wassalamu ‘ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Wa ba’du..

Fenomena partai da’wah PKS dalam blantika perpolitikan nasional telah mengundang banyak hal. Ada ketercengangan, ada pertanyaan, ada pula kekhawatiran bahkan kecurigaan. Menghadapi laju PKS di ranah politik sekaligus ranah da’wah, berbagai pihak melakukan ragam cara. Bertambah banyak yang simpati lalu mendukung, tapi tidak sedikit yang menebar halang rintang dengan langkah politis, bahkan ada yang menebar kedustaan dengan isu keagamaan. Cara yang terakhir ini berulang kali dimunculkan barbarengan dengan perjuangan politik PKS melalui pemilu legislatif dan pilkada.

Kedustaan (iftira) dengan isu keagamaan itu berupa sebutan atau stempel yang sembarangan dan sama sekali mengabaikan perintah Islam untuk klarifikasi (tabayyun) baik dengan meruju dokumen-dokumen PKS maupun dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang berkompeten di PKS. Kedustaan yang terbaru dibuat oleh yang menamakan dirinya Tim Taushiyah dan Maklumat pada hari Ahad 22 Sya’ban 1429 H/24 Agustus 2008 di salah satu Pesantren. Kami tidak sampai hati menuliskan sembilan nama Kiyai sebagai tim perumus yang sejatinya mukarramun. Inti dari taushiyah tersebut meminta masyarakat khususnya kalangan tertentu dari kaum muslimin, ’agar mewaspadai gerakan Wahabisme yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bertujuan menghilangkan syari’at dan tradisi Yasinan, Tahlilan, Qunut dan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta tradisi lainnya yang suka dilakukan Ahlussunnah Waljama’ah.

Sebagai partai da’wah yang berfungsi memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, PKS harus menjelaskan siapa ia sebenarnya. Sesuai AD-ART partai, lembaga yang berkompeten menjelaskan pandangan dan sikap keagamaan PKS adalah Dewan Syari’ah. Sedangkan pandangan atau sikap keagamaan kader PKS secara individual tidak mencerminkan pandangan dan sikap partai. Berikut ini pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang beberapa masalah keagamaan yang telah dipolitisir.

1. PKS dan Ahlussunnah Wal Jama’ah

Sebagai partai dakwah PKS berpegang teguh kepada aqidah ahlussunnah waljamaah dengan sumber rujukan utama sebagaimana termaktub dalam Ittijah Fiqih Dewan syari’ah PKS, berupa Mashadir Asasiyah (sumber hukum primer) yang disepakati oleh Jumhur Ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah, yaitu al-Qur’an, Sunnah yang suci, ijma’ dan qiyas.

2. PKS dan ’Wahabisme’

Tidak ada hubungan antara PKS dengan ’Wahabiyah’, yaitu gerakan yang dipimpin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di negeri Hijaz yang bertujuan untuk memur nikan ’aqidah dari Takhayul, Bid’ah dan Khurafat (TBC), berkerja sama dengan Malik Abdul Aziz dan menggunakan berbagai cara dari yang sifatnya halus sampai yang radikal. Jelas tidak ada hubungan historis karena PKS lahir pasca reformasi 1998. Tidak ada hubungan struktural organisatoris antara PKS dengan organisasi keagamaan di Saudi Arabia. Bahwa di antara pimpinan PKS pernah studi di Saudi Arabia, hal yang sama berlaku juga pada ormas Islam yang lain. Bahkan ada yang pendirinya pernah mukim di sana. Tapi tidak lantas ormas-ormas tersebut boleh dituduh sebagai pengusung ’Wahabiyah’.

3. Kolektivitas dan keberagaman di PKS

Sebagai partai da’wah yang berprinsip kejama’ahan, maka sifat kolektifitas menjadi ciri PKS yang mewadahi keberagaman, baik dalam rekruting kader maupun pandangan keagamaan dan politiknya.

• Ketua Majelis Syura PKS KH. Hilmi Aminuddin alumni Universitas Islam Madinah, dekat dengan kalangan Persis.
• Duta besar RI di Saudi Arabia Habib DR. Salim Segaf Al Jufri adalah seorang habib cucu pendiri Al Khairat dan salah seorang pendiri Partai Keadilan.
• Beberapa habaib yang lain fungsionaris PKS seperti Habib Abu Bakar Al Habsyi, Habib Nabil Al Musawwa, Habib Fahmi Alaydrus.
• Presiden pertama Partai Keadilan DR. H. Ir. Nurmahmudi Ismail, MSc lulusan Amerika, berlatar belakang pesantren di Kediri yang kental ke NU-annya.
• Presiden kedua Partai Keadilan dan PKS yang kini Ketua MPR RI DR. H. M. Hidayat Nurwahid, MA lulusan Universitas Islam Madinah, berlatar belakang Muhammadiyah.
• Presiden PKS yang sekarang Ir. H. Tifatul Sembiring alumni sekolah tinggi teknik di Indonesia dan kursus manajemen politik di Pakistan punya latar belakang organisasi di PII.
• Ketua MPP-nya Drs. H. Suharna Surapranata, MT lulusan UI dan Jepang berlatar belakang aktivis masjid kampus.
• Ketua Dewan Syari’ah PKS KH. DR. Surahman Hidayat, MA tamatan universitas Al Azhar Mesir yang bermazhab Syafi’i, latar belakangnya NU dan PUI, sebelumnya PII dan HMI.
• Beberapa anggota Dewan Syari’ah Pusat juga berlatar belakang NU seperti KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA murid kesayangan KH. Abdullah Faqih, Langitan. H. Bukhari Yusuf, MA, sekretaris DSP, murid kesayangan KH. Noer Ahmad S, ahli Ilmu Falak NU. H. Bakrun Syafi’i, MA alumni Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta adalah murid kesayangan KH Ali Ma’shum. H. Amang Syafruddin, Lc, Msi alumnus Pesantren NU Cipasung, Tasikmalaya yang sering dipuji sebagai murid nomor 1.
• Beberapa ulama seperti Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS (ketua Baznas), DR. Ahzami Samiun, MA. (putra dari tokoh NU, KH. Samiun Jazuli), Prof. DR. Ahmad Syathori (alumni pesantren Babakan Ciwaringin dan Buntet), adalah tempat bertanya dan rujukan kader PKS.

4. Furu’iyah di PKS

Da’wah PKS menekankan pada tema-tema besar yang bersifat prinsip (qadhaya ushuliyah). Ini supaya da’wah PKS bersifat mempertemukan mempersatukan (jami’ah-tajmi’iyah) dan tidak menimbulkan perselisihan/perpecahan (tafriqiyah). Ittijah fiqh (orientasi fikih) Dewan Syari’ah PKS mendahulukan fiqh persatuan (i-tilaf) daripada fiqh perbedaan (ikhtilaf). Menggali dan mengambil faidah dari khazanah fiqhiyah yang ada dengan prinsip ”Almuhafazhatu ’alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” mengambil pendapat klasik yang masih cocok dan pendapat baru yang lebih maslahat. Tapi dalam praktik keseharian memperhatikan harmoni dengan mazhab yang banyak dipraktikan yaitu madzhab Syafi’i. Mengedepankan cara kompromi (thariqatul jam’i) atas tarjih, dan menggunakan prinsip keluar dari khilafiah (khuruj ’anil khilaf) sejauh dimungkinkan. Kemudian terhadap perbedaan dalam masalah cabang (furu’) mengedepankan sikap toleran (tasamuh). Prinsip yang dipegang ”NATA’AWANU FIMA ITTAFAQNA ’ALAIHI WA YA’DZURU BA’DHUNA BA’DHAN FIMA IKHTALAFNA FIHI” – Bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan saling menghormati dalam hal-hal yang diperseli sihkan.

5. Sikap PKS dalam masalah khilafiyah

Berikut ini beberapa masalah khilafiah/furu’iyah yang sering dijadikan alat untuk memfitnah PKS dan pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang itu.

a. Do’a Qunut

Bagaimanapun do’a qunut status hukumnya sunat. Yang disepakati adalah do’a qunut dalam shalat witir, qunut nazilah dalam shalat fardhu yaitu memohon tolak bala dari kaum muslimin dan mendo’akan bencana bagi musuh Islam. Adapun qunut shubuh tetap saja merupakan masalah khilafiyah. Masalah pilihan, paling tinggi posisinya antara rajih dan marjuh, bukan antara sunnah dan bid’ah. Jadi tidak ada bid’ah dalam qunut shalat fajar. Dan mengamalkan yang marjuh bisa menjadi pilihan jika membawa kemaslahatan dalam mu’amalah. Jadi bukan sikap plinplan, tapi cerminan sikap bijak dan cerdas. Secerdas Imam Muhammad bin al Hasan al Syaibani murid Imam Abu Hanifah yang melakukan qunut ketika ziarah ke Mesir dan menjadi imam shalat shubuh. Ini karena beliau menghormati Imam Syafi’i -imam madzhab yang dominan di Mesir. Dan sebijak Imam Syafi’i yang tidak qunut shubuh ketika beliau ziarah ke Imam Muhammad di Baghdad. Dalam pengamalan di
acara-acara PKS kadang qunut shubuh kadang juga tidak, tergantung imamnya. Dan
itu tidak pernah ada masalah.

b. Membaca do’a dan tahlil untuk yang meninggal

Pada dasarnya membaca do’a untuk mayit dianjurkan (sunat). Berkat ikatan ’aqidah
tauhid tidak terputus hubungan sesama muslim dengan yang sudah mati sekalipun. Dalam al Quran ada do’a ”Rabbanagfirlana wa li-ikhwanina alladzina sabaquna bil imani, wala taj’al fi qulubina ghillan lilladzina amanu.. rabbana innaka raufurrahim”. (QS 59: 10). Menghadiahkan bacaan Surah al Fatihah atau lainnya untuk mayit, atau mewaqafkan/menshadaqahkan sesuatu atas nama atau menujukan pahalanya untuk mayit merupakan amal shalih yang diterima, sesuai pendapat jumhur ulama. Istigfar, tasbih, tahmid dan tahlil merupakan bagian dari keseluruhan do’a yang dibaca. Waktu berdo’a untuk mayit tidak harus dibatasi pada waktu atau hari-hari tertentu, dan tidak boleh disyaratkan, sehingga pilihan waktunya lebih luang dan leluasa sesuai kesempatan atau kemampuan.

c. Perayaan maulid Nabi saw

Perayaan memperingati maulid Nabi Muhammad saw menurut sebagian riwayat, digagas oleh Sultan Salahuddin al Ayyubi di Mesir dalam rangka meningkatkan ruhul jihad umat Islam. Sampai hari ini Universitas Al Azhar sendiri mensyi’arkan peringa tan maulid Nabi saw. Bagi kepala pemerintahan seperti Sultan Salahuddin, hal itu merupakan kebijakan yang sesuai syari’ah (siyasah syar’iyah), yang didefinisikan imam Ibnu Uqail sebagai perbuatan yang dilakukan karena lebih maslahat bagi masyarakat dan lebih menghindarkan mereka dari mafsadat, meskipun tidak pernah disabdakan atau dicontohkan oleh Nabi saw. Adapun bagi masyarakat muslim, peringatan maulid Nabi saw pertimbangannya adalah semata-mata kemaslahatan (mashlahah mursalah). Dasar pertimbangan maslahat ini juga yang menyeleksi ragam acara yang dipandang membawa maslahat. Tentu saja dalam konteks ini ada ruang bagi tradisi dan kreasi yang baik, sehingga ada variasi dari tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Jika dibarengi niat yang lillah, untuk meninggikan Dinullah dan tidak ada sesuatu yang melanggar syari’ah dalam mata acaranya, insya Allah bernilai ’ibadah.

Di lingkungan PKS, biasa diadakan peringatan maulid Nabi saw baik oleh DPP maupun struktur di bawah. Bahkan dianjurkan agar pelaksanaannya bekerjasama dengan masjid, lembaga keagamaan atau masyarakat sekitar. Para kepala pemerintahan kader PKS biasa memprakarsai atau mensponsori. Para da’i atau asatidz kader PKS biasa menjadi penceramah dalam peringatan ini.

d. Yasinan

Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bahwa Surah Yasin merupakan qalbunya al Quran. Membacanya merupakan ’ibadah. Disepakati anjuran membacanya di samping orang yang sakit parah. Boleh dibaca untuk pengobatan dengan ruqyah syar’iyah. Boleh membacanya untuk yang sudah meninggal, menurut jumhur ulama. Sejauh ada pendapat yang membuka peluang ’amal, adalah tidak bijak menutupnya bagi siapa yang ingin melakukannya. Waktu membacanya luas, boleh siang apalagi malam dan pada waktu-waktu yang khidmat. Tidak perlu dibatasi pada waktu tertentu. Pertimbangannya adalah kesempatan dan kekhidmatan. Membiasa kan acara membaca al Quran atau memilih surat-surat tertentu, insya Allah merupa kan ’adah shalihah atau tradisi yang baik. Memilih surat tertentu untuk dilazimkan dibaca, bukan karena mensyaratkan atau membatasi, tapi karena lebih menyukainya atau lebih familiar, insya Allah merupakan kebajikan, semoga Allah mempertemukan pembacanya dengan surat yang dicintai.

Secara umum, merupakan kebijakan dalam da’wah PKS untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan (ihyaul sunnah al mahjurah) dan tradisi Islami yang menyemarakkan syi’ar Islam sebagai cerminan ketaqwaan.

Melalui bayan ini kami serukan kepada segenap pencinta kebenaran dengan semangat iman dan keadaban, agar tidak termakan oleh fitnah dan hasutan baik lisan maupun melalui selebaran gelap yang menuduh PKS adalah Wahabi dan bukan Ahlussunnah Wal Jama’ah. ”Berbuat dusta dan menyebarkannya adalah dosa besar” (HR Bukhori).

Hasbunallah wani’mal wakil, wahuwal muwaffiq ila aqwamith thoriq

Jakarta, 21 Syawwal 1429 /21 Oktober 2008

Dewan Syari’ah Pusat
Partai Keadilan Sejahtera


KH. DR. Surahman Hidayat, MA
Ketua