PKS Minta Supendi Hentikan Fitnah

JAKARTA--MICOM: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gerah dengan ulah salah seorang pendiri partai yang menjujung asas bersih peduli dan profesional itu, Yusuf Supendi. Pada Jumat (18/3), Yusuf kembali menemui Badan Kehormatan (BK) DPR dan selanjutnya melaporkan kasus yang sama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meminta perlindungan ke LPSK. PKS mengingatkan Yusuf untuk berhenti menfitnah.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq akhirnya mempertimbangkan untuk melaporkan ulah Yusuf itu ke kepolisian. Desakan melaporkan ke polisi datang dari pengurus DPP dan DPD dari berbagai wilayah di seluruh provinsi Indonesia. Ada dari pengurus DPP dan cabang di seluruh provinsi yang mendesak untuk melaporkan ke polisi. Namun, melaporkan ke polisi bukan keputusan utama yang akan diambil PKS, ujar Luthfi di Jakarta, Jumat (18/3).

Yusuf Supendi, menurutnya, terlalu jauh mencemarkan nama baik PKS. Semestinya, jalur hukum sudah harus ditempuh PKS untuk mengakhiri fitnah. Namun, PKS, kata Luthfi, tidak menempu jalur hukum terlebih dahulu selain karena masih mempelajari data yang dimiliki Yusuf, juga menimbang jasa dan kebaikan Yusuf sebagai pendiri dan kader PKS. Kita tidak tergesa-gesa ambil keputusan. Kami pertimbangkan jasa dia sebagai kader PKS, tegasnya. (*/OL-8)

"Raport Merah" Kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring. Baca Dulu Dan Bantu sebarkan Ya!.

Rasanya sudah tidak asing kita dengar, bila ditanya: siapakah mentri berkinerja paling buruk periode saat ini yang memiliki ranking pertama utk diganti?.. Kita dengar dan baca dimana-mana tentu jawabnnya TIFATUL SEMBIRING dari PKS. Rasanya ...kitapun membenarkan informasi ini. Bila ditanya : adakah daftar data prestasi buruk tifatul sembiring ; seolah cukup dengan ucapan : “waaah informasi itu ada dimana-mana”.. seolah ucapan ini sudah cukup sebagai bukti!. Karena yg berbicara seperti itu ada dimana-mana, bahkan yg terakhir PROFESOR Jipta Lesmana di televisi TVOne.

Tapi bila anda yg ditanya, apakah anda memiliki daftar prestasi buruk Tifatul sembiring dengan Paremeter yang jelas?.. Sungguh Saya mengharapkan bantuan anda untuk menunjukan fakta & data itu dengan Parameter yang jelas.

Bagi saya justru pada diri beliau terdapat beberapa prestasi baik yg cukup menonjol yang sulit dilakukan mentri mentri yang lain. Bahkan “penggoyangan” posisi beliau tidak pula memiliki parameter yang jelas sama sekali. Di satu kesempatan, dikatakan beliau mesti diganti karena Kinerja yang buruk. Tapi dikesempatan yang sama pula dikatakan karena partai tifatul sembiring melanggar kesepakatan koalisi partai berkaitan dengan hak angket mafia pajak. Tapi orang demokrat mengatakan hal ini sambil melobi agar kiranya yang terhormat PDIP mau bergabung dengan pemerintahan SBY. Padahal PDIP pun pendukung hak angket pajak. Juga sebagaimana fraksi PKS memiliki sikap yg keras terhadap hasil akhir angket century. Dilain kesempatan lebih lucu ucapan amir syarifuddin sekjen partai demokrat yg "memaklumi" pengajuan hak angket yg dilakukan Golkar karena niatnya "untuk memperbaiki citra ketua umumunya (aburizal bakrie)" jadi substansi yg diabaikanpun (yaitu mengungkap mafia pajak) menjadi suatu alasan logis.

Inilah yang Saya pandang sebagai prestasi baik dari Tifatul Sembiring yang menonjol. Adapaun yang standar saya tidak masukan:

1. 80% situs porno berhasil diblokir dari jumlah situs 4 juta lebih situs. Situs porno berkembang seiring keberadaan internet itu sendiri. Dengan jumlah melebihi situs berita, tak terbayang uang yang berputar di dunia ini. tidak seperti situs berita yg transaksinya hanya pembacaan berita, situs porno menuntut transaksi didarat (prostitusi). Artinya pekerjaan ini sama sekali bukan pekerjaan enteng, karena sedemikian mengguritanya, dan dgn perputaran uang primer dan sekunder yg sangat besar. Resistensi dari penggemar situs/video porno akan sangat keras sekali. Tentunya tidak akan terang-terangan memberikan preseden buruk kpd tifatul sembiring karena keberhasilan menutup situs situs ini. Perlu dipahami keberadaan situs-situs itu sendiri adalah pelanggaran hukum. Dan Sebetulnya, apa yang telah dilakukan Kemkominfo adalah menjalankan perintah dari Komisi I DPR, pada pertemuan Rabu 16 Juni 2010, salah satu poinnya adalah tentang perbaikan dan peningkatan sistem, baik software maupun hardware dalam pemblokiran situs-situs yang merusak moral bangsa maupun pencegahan kejahatan danpelanggaran hukum yang dilakukan melalui internet, dan sosialisasi secara lebih luas dalam bidang pendidikan dan internet sehat. Dengan demikian kami mendapatkan legitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tegas tifatul sembiring dalam suatu kesempatan.

2. “Menaklukan” Perusahaan Asing besar RIM (Black Berry) yg kontentnya : RIM akan membuka Not atau suatu network aggregator di Asean dan mereka (RIM) mengakui pelanggan RIM BB di Indonesia terbesar di Asean, Kalau memang hal itu merek...a lakukan artinya biaya yang dikenakan olehpelanggan BB akan turun tarifnya, dan sangat besar angkapenurunannya. Tifatul juga meluruskan pernyataan media yang menyatakan bahwa Kominfo merugikan pengguna BB. Justru apa yang Kominfo lakukanadalah demi melindungi pengguna BB yang ada di Indonesia,diantaranya pengadaan service center agar ada pelayanan purna jual.Kedua, pembuatan not aggregator, dengan demikian tarif penggunaanBB dapat lebih murah, jelasnya. Lebih lajut dia menambahkan, RIM juga akan membuka 40 costumerservice, low inteseftion, dan akan berkoordinasi dengan aparat penegakan hukum di Indonesia, kemudian untuk akses pornografi RIMmeminta batas waktu hingga 21 Januari 2011. Kita akan pantau benar tidak apa yang mereka telah lakukan, dan kita juga akan dampingi kedepannya. Kemudian menurut mereka (RIM)hari ini akan rapat dengan enam operator yang bekerjsama dengan mereka. Tak terbayang besarnya pendapatan Pajak Negara dalam kesepakatan ini. Maklum pelanggan BB sampai 3 juta lebih di Indonesia.

Adakah keberhasilan ini didapatkan disektor kementrian lain?. Seperti penjajahan Freeport di Papua dgn omset yg sebanding dgn APBN Indonesia yaitu sekitar 1000 TRILYUN Pertahun? Atau Newmont di Nusa tenggara? Atau exxon mobile berkaitan blok cepu?

Yang dilakukan tifatul sembiring memang seperti tidak familiar bagi orang-orang yang tidak tahu detail masalah. sedangkan kasus-kasus lain pemerintah seperti ketakutan setengah mati pada kasus yang sama. kita ingat kasus ajinomoto = lemak babi. betapa ketakutannnya presiden saat itu (Gusdur) akan kaburnya investor jepang dari indonesia. padahal Grup ajinomoto yg sangat ketakutan kehilangan pasar di indonesia. Hal ini sama sekali tidak dikhawatirkan tifatul sembiring.

3. Dalam penilaian hasil survei KPK 2010, Kominfo meningkatkan peringkatnya menjadi 8. Di mana tahun sebelumnya kita diperingkat 36,”. Terus Terang Menurut saya Ini Hasil yang Spektakuler peningkatan ranking hingga 20 point lebih. Sed...angkan pejabat yg tidak korupsi itu barang langka dinegeri ini.

4. Selain itu, khusus untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah diperoleh peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang dibawah 10 trilyun, Pasang target Rp 10 triliun selama 2010, dan real pendapatan Kominfo malah mendapatkan Rp 11 triliun. Seharusnya pendapatan sector Pajak (di bawah kementrian lain) jauh lebih besar dan lebih mencapai target tapi yang ada justru target tidak sampai.

‎5. Diantara lain yg signifikan, diantaranya pembangunan Palapa Ring dengan total backbone yang sudah eksisting terbangun 42.740 km pada lima Kepulauan Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Sulawesi. Ini saya menggolo...ngkannya sebagai super spektakuler, dan ini bukan masang kabel tembaga. tapi serat optik berteknologi tinggi. Berapa nilai proyek sepanjang itu? Plus didampingi kenaikan ranking integritas KPK dari 36 menjadi 8? berikut ini dampak positif dari proyek ini.

= Dengan jaringan internet yg bisa masuk kepedesaan, petani bisa memiliki bergaining posision yg baik dalam penetapan harga dengan tengkulak. karena petani tau informasi harga pembelian konsumen langsung. dampaknya petani bisa di buat kaya di kampungnya sendiri. arus urbanisasi berkurang, perputaran uang bukan hanya dominan di kota kota besar. org desa akan berpikir : Buat apa cari uang ke kota, kalau di desa pun sudah ada.

= Sangat banyak pendidikan / pembinaan yg secara tidak langsung (online) didapat penduduk desa. kita perna mendengar seseorang yg masuk agama tertentu hingga dapat beribadah dgn baik karena fasilitas internet saja.

= Kemudahan mengetahui peluang kerja yang sedemikian luasnya, hingga seluruh dunia.

= Peluang Bisnis Yang luas, Kita rasakan bagaimana saat ini dgn bermodalkan facebook org sdh bisa menambah penghasilan. orgr di desapun bisa lakukan ini dgn fasilitas kemudah dari proyek ini. terlebih lagi memangkas rantai makelar, shg harga semakin bersaing dan bergaining produsen menjadi lebih baik.

Walillaahilhamdu.

Pada dasarnya sah sah saja orang menilai bobroknya prestasi Tifatul sembiring. Tapi hendaknya berbicara memiliki Tolok ukur yang jelas. Tanpa tolok ukur yang jelas, saya khawatir masyarakat hanya mbalelo atau terhipnotism oleh berita-berita, yang pada dasarnya bersumber dari pengkritik beliau yg mana pengkritik beilau (sekalipun seorang Profesor) adalah penggemar hobi yg terusik oleh hasil kerja menkominfo., baik korupsi di kementrian kominfo, atau hobi pornografi.

Wallahu A’lam

Jabar Tingkatkan Anggaran Kesehatan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan pihaknya bertekad mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing. Diantaranya dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan.... Sejumlah terobosan program sudah dilaksanakan, antara lain; fokus mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

Selain itu terus dilakukan upaya menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi serta penanganan gizi buruk. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sedang berupaya menggarap pembangunan 200 Puskesmas Poned. Anggaran kesehatan pun digenjot hingga 10 persen pada APBD tahun 2012 mendatang.

Menurut Heryawan hasil capaian program tersebut cukup menggembirakan. Hal itu dibuktikan dari hasil capaian Indeks Kesehatan Jawa Barat pada tahun 2009 sebesar 71,67 poin atau meningkat 0,34 poin dari tahun 2008. “Peningkatan itu merupakan prestasi yang harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Semua itu tidak terlepas dari komponen angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang terus membaik,” ujarnya usai Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-37 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Halaman Gedung Sate, Kamis (17/3).


Lebih lanjut Heryawan berharap perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan kenaikan angka Indeks Kesehatan Jawa Barat. Harapan itu harus diwujudkan dengan kerja keras semua pihak. Diantaranya keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2011 sebesar 7,56 persen dari APBD atau setara dengan Rp 743,75 miliar lebih.

“Jumlah tersebut meningkat Rp 414,51 miliar lebih atau 125,9 persen dari alokasi tahun 2010 yang hanya Rp 329,24 miliar,” tuturnya. Dan diharapkan pada tahun 2012 alokasinya mencapai 10 persen dari total APBD sesuai amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan.

Selain membangun 200 Puskesmas Poned, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menelurkan kebijakan Pembiayaan Ibu Hamil Masyarakat Miskin (Bumi Maskin), Pembangunan Gedung Rawat inap Keluarga Miskin di 5 wilayah terpilih, Rehabilitasi Bangunan Puskesmas/Rumah Sakit, Peningkatan Kesejahteraan Dokter/Bidan/Paramedis, penyediaan dan promosi PHBS secara massal serta revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

Selain itu Pemprov Jabar juga mendorong agar Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Rujukan Daerah Provinsi guna membantu RS Hasan Sadikin.

Misbakhun Sumbangkan Gaji DPR 5 Tahun untuk Rakyat

Jakarta - Tidak ingin menjadi kacang lupa kulitnya. Begitulah prinsip anggota DPR Muhammad Misbakhun (39). Maka atas nama prinsip itu, ia pun menyumbangkan semua gajinya selama 5 tahun untuk konstituen yang memilihnya.

Gaji pokok Misbakhun sebagai anggota DPR sekitar Rp 16,7 juta. Gaji itu langsung disalurkan bagi para warga di Pasuruan, Jawa Timur. Uang Misbakhun digunakan untuk membangun sarana prasarana ataupun kebutuhan lainnya.

"Sudah mulai sejak Oktober kemarin, dan Insya Allah sampai 5 tahun ke depan," jelas Anggota Komisi VI DPR Misbakhun, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (10/12/2009).

Gaji Oktober-November ini misalnya dipakai untuk membangun sarana mandi cuci kakus (MCK), mainan untuk anak-anak di sekolah TK, karpet untuk masjid dan lainnya.

"Cita-cita saya menjadi anggota DPR bukan karena materi, tapi karena cita-cita membela kebenaran," terang politisi PKS ini.

Dia tidak ingin masyarakat beranggapan, dirinya bagai kacang lupa kulit, setelah duduk di Senayan, para konstituen ditinggalkan. Karena bagaimanapun ada kepercayaan masyarakat ketika memilih wakilnya di pemilu legislatif.

"Setiap bulannya ada tim saya yang mengurus soal sumbangan gaji itu," imbuhnya.

Meski menyumbangkan gaji, Misbakhun tidak cemas akan kehabisan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. "Saya ini pebisnis, sebelum menjadi anggota dewan saya mempunyai usaha pengolahan rumput laut," tutur pria yang baru pertama kali menjadi wakil rakyat ini.

Misbakhun tidak berharap langkahnya ini ditiru oleh rekan-rekannya sesama wakil rakyat, karena bagaimanapun semua orang tentu memiliki pilihan.

"Saya melihat kalau DPR ini diisi oleh orang-orang baik dan penuh integritas akan baik bagi bangsa ini," tutup ayah 4 anak ini.
(ndr/iy)

sumber : detikNews

Angin Segar Untuk Tenaga Honorer

RPP Khusus Pengangkatan Tenaga Honorer ditarget 1 Bulan

Fraksi-PKS Online: Pemerintah bersama DPR menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Gabungan terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer. “RPP khusus untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer harus sudah diselesaikan oleh Pemerintah dalam waktu satu bulan,” kata Anggota Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini di gedung di wakil rakyat, Senin (25/1).

Jazuli menambahkan, hal tersebut merupakan keputusan politik DPR yang disetujui semua komisi dan fraksi di DPR dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, di hari yang sama.

"Panitia Kerja (Panja) akan merinci klasifikasi tenaga honorer yang akan diangkat. Namun secara prinsip, DPR menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang tersisa, termasuk guru honorer di lembaga pendidikan swasta (dibiayai bukan oleh APBN/APBD), dengan pertimbangan jasa dan pengabdian, mereka harus diangkat," papar Jazuli menjelaskan.

Menurut dia, kebijakan pengangkatan honorer yang berlarut-larut dan kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaan, sesungguhnya juga karena kelemahan pemerintah. Sejak tahun 2005 Pemerintah menggulirkan kebijakan, sekitar 900 ribuan tenaga honorer di berbagai bidang diangkat secara bertahap sampai dengan 2009. "Namun kebijakan ini tidak didukung dengan database yang baik," sesal Jazuli. Menurutnya, BKN mengandalkan data dari BKD dan selalu diperbaiki setiap tahun, sehingga data tenaga honorer menjadi membengkak, ditambah lagi perilaku kolutif pejabat yang memasukkan orang-orang dekat dan kerabatnya saja. "Akumulasi dari semua itu, masih banyak tenaga honorer yang akhirnya tercecer dan tidak terangkat sebagaimana dijanjikan," ungkap Jazuli.

Atas permasalahan tersebut, fraksi-fraksi DPR RI mengambil ketetapan dan mewajibkan pemerintah segera menuntaskan pengangkatan seluruh tenaga honorer secepatnya. "Kerangka legalnya dalam bentuk PP ditarget harus selesai dalam sebulan," tegas Jazuli.

Menkeu dan Mendagri tidak Hadir


Pembukaan Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, sempat diwarnai hujan interupsi perihal ketidakhadirian Menkeu, Mendagri, dan Menkes. Sebagian Anggota Dewan meminta penundaan rapat karena pengangkatan tenaga honorer terkait erat dengan anggaran di mana Menkeu yang mengambil keputusan. Namun dengan tegas Jazuli meminta rapat tetap dilanjutkan dan Menteri yang tidak hadir harus mengikuti keputusan Raker Gabungan karena keputusan bersifat mengikat.

Jazuli berpendapat bahwa rapat kerja gabungan bukan baru sekali diadakan, tetapi sudah berulang kali, namun belum ada hasil yang signifikan. "Kasihan kalau ribuan tenaga honorer yang menanti kepastian nasibnya harus menunggu-nunggu lagi. Sekarang saja kita lanjutkan rapatnya dan kita ambil keputusan serta mengikat Menteri yang tidak hadir," kata Jazuli lantang yang disambut tepuk tangan para penonton sidang yang sebagian besar tenaga honorer.

Presiden PKS Siap Turun Gunung

Sukseskan Pilgub Kalsel

Presiden PKS Siap Turun Gunung

DPP sudah menginstruksikan agar seluruh kader PKS di Banua untuk mematuhi dan memperjuankan terpilihnya pasangan Zairullah-Habib. Bahkan, pengurus DPP pun siap ‘turun gunung’ untuk memenangkan pasangan itu.

PK-Sejahtera Online: Habib Abubakar al Habsy resmi menjadi pendamping Zairullah Azhar dalam Pemilihan Gubenur-Wakil Gubernur Kalsel 2010-2015. (29/12), DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerbitkan surat keputusannya.

“Sudah resmi ditetapkan pekan lalu. Besok, DPP terbitkan surat keputusannya,” ujar Juru Bicara DPP PKS, Mabruri di Jakarta, Minggu (27/12/2009).

Dia mengungkapkan, itu dihadiri ketua wilayah dakwah (korwil), unsur DPW Kalsel, dan unsur DPP PKS. Pertimbangan memilih Habib adalah hasil beberapa survei. “Pengalaman dalam pemilihan lima tahun lalu menyisakan kantung-kantung suara yang cukup besar,” ujarnya.

Tetapi Habib –saat itu mendampingi Ismed Ahmad– gagal? Mabruri mengatakan pasangan itu tidak gagal. “Hanya kurang suara,” ucapnya.


Agar pengalaman itu tidak terulang, Mabruri menegaskan DPP sudah menginstruksikan agar seluruh kader PKS di Banua untuk mematuhi dan memperjuankan terpilihnya pasangan Zairullah-Habib. Bahkan, pengurus DPP pun siap ‘turun gunung’ untuk memenangkan pasangan itu.

“Nanti kita lihat. Insya Allah Lutfi Hasan (Plt Presiden PKS) dan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalsel akan turun ke Kalsel,” ucapnya.

Saat ini, Habib menjabat sebagai anggota DPR. Dia terpilih untuk kali kedua sebagai legislator dari daerah pemilihan Kalsel 1. Dia duduk di Komisi IX yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Dia juga menjadi anggota Panitia Anggaran DPR.

Bakal cawagub Alwi Sahlan saat dihubungi enggan mengomentari terpilihnya Habib Abubakar. “Tanyakan yang lain saja,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Tim Penjaringan Cagub-Cawagub PKS Kalsel, Ibu Sina menegaskan keputusan itu sudah final sehingga tidak mungkin dianulir sebagaimana Pilgub 2005. Saat itu, PKS semula mencalonkan Zubaidi dan Alwi. Namun, diubah dengan mengajukan Ismed-Habib.

“Kondisi sekarang berbeda dengan lima tahun lalu. Pasangan Zubaidi-Alwi itu belum memiliki SK DPP,” kata Ibnu Sina.

(Persda Network/nda/don)

Sumber: Banjarmasin Post

Salim: Pelayanan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

"Fondasi yang telah diletakkan pak Bachtiar harus kita lanjutkan dengan membina SDM pekerja sosial yang tangguh" sahut Salim Segaf menanggapi pernyataan Bachtiar.

PK-Sejahtera Online: Serah terima jabatan (serijab) Menteri Sosial Dr. Bachtiar Chamsyah kepada DR. Salim Segaf Aljufri dilakukan sore tadi di aula Depsos, Jl. Salemba 28, Jakarta

Bachtiar mengatakan bawa Dulu Depsos dipandang istansi pinggiran dalam kabinet dengan anggaran ratusan milyar. Namun kini Depsos menjadi salah satu instansi andalan menanggulangi kemiskinan dengan budget 3,4 trilyun untuk program pemberdayaan dan perlindungan. Bachtiar Chamsyah sendiri menjabat sebagai Menteri Sosial selama dua periode.

"Fondasi yang telah diletakkan pak Bachtiar harus kita lanjutkan dengan membina SDM pekerja sosial yang tangguh" sahut Salim Segaf menanggapi pernyataan Bachtiar.

Salim juga menambahkan bahwa diatasny (harus) dibangun tiga pilar utama. Yaitu pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan sosial.

"Tugas seluruh jajaran Depsos untuk mewujudkan kesejahtraan demi tegaknya ketahanan sosial sebagai bagian ketahanan nasional" pungkasnya.

Hidayat Pimpin BKSAP

“Badan ini ibarat etalase di panggung dunia. Oleh karena itu, internal kita harus kompak dan hadir kerjasama yang baik,” katanya di rapat pimpinan BKSAP.

PK-Sejahtera Online: Lepas dari posisi Ketua MPR, anggota Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rabu(21/10). Hidayat bersama tiga wakil Ketua akan memimpin badan kelengkapan yang mengurusi hubungan dengan parlemen negara-negara sahabat. Ketiga wakil BKSAP itu adalah Nur Hayati Ali Assegaf(F-Partai Demokrat), Sidarto Danusubroto(F-PDIP) dan Muhammad Najib(F-PAN).

Usai penyerahan pimpinan, Hidayat Nur Wahid tidak membuang waktu dan langsung mengadakan rapat pimpinan BKSAP. Rapat diantaranya mendengar laporan sekretariat tentang kegiatan BKSAP sebelumnya. Selain itu, Hidayat yang memimpin langsung rapat pimpinan pertama langsung mengagendakan pertemuan dengan para staf dan rapat pleno BKSAP.

Dalam rapat perdana itu, Hidayat berharap para pimpinan, biro dan anggota BKSAP dapat bekerjasama dengan baik. “Badan ini ibarat etalase di panggung dunia. Oleh karena itu, internal kita harus kompak dan hadir kerjasama yang baik,” katanya di rapat pimpinan BKSAP.

BKSAP merupakan salah satu alat kelengkapan tetap dewan di DPR RI. Tugas BKSAP antara lain membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen Negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen.

Selain BKSAP, kader PKS yang menjadi pimpinan komisi adalah Luthfi Hasan Ishaaq di Komisi I. Posisi ini dijabat Luthfi Hasan menggantikan Tifatul Sembiring setelah dipilih SBY menjadi Menkominfo. Posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang diisi oleh kader PKS adalah Wakil Ketua Komisi III(Fachri Hamzah), Wakil Ketua Komisi VIII(Yoyoh Yusroh), Wakil Ketua Komisi XI (M Sohibul Iman)dan Wakil Badan Anggaran (Refrizal).

Tifatul Jadi Menkominfo, PKS Cari Presiden

Jakarta - PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.

"Pengganti Tifatul akan segera diumumkan," kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).

Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.

"Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS," tambahnya.


Sumber: DetikCom

PKS Usul Satu Fraksi 33 Orang

Rancangan UU MPR, DPR, DPD & DPRD

PKS Usul Satu Fraksi 33 Orang

Satu komisi minimal tiga anggota fraksi. PKS berharap nanti DPR hanya punya 5 fraksi.

VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan nanti satu komisi di parlemen harus berisi minimal tiga anggota fraksi. Dengan demikian, nantinya satu fraksi minimal terdiri dari 33 orang. Sementara dalam Daftar Inventaris Masalah RUU MPR, pemerintah mengusulkan agar satu fraksi di DPR minimal beranggotakan 25 orang.

Usul ini diajukan PKS dalam rancangan Undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota fraksi PKS yang duduk di Panitia Khusus RUU MPR itu, Nursanita Nasution, menyebutkan komposisi 33 orang itu tidak mutlak, tergantung pada jumlah komisi.

“Jadi, seandainya DPR periode mendatang terdiri dari 11 komisi seperti sekarang, berarti minimal terdapat 33 orang dalam satu fraksi,” kata Nursanita dalam perbincangan dengan VIVAnews, Rabu, 14 Januari 2009, kemarin.

Dengan demikian, pada periode berikutnya, jika terdapat sejumlah partai yang masuk DPR dengan perolehan kursi kurang dari jumlah minimal pembentukan fraksi yang ditetapkan, maka partai tersebut harus berkoalisi dengan partai lain guna memenuhi kuota pembentukan fraksi. PKS menilai DPR idealnya hanya memiliki 5 fraksi.

Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, bahkan berpendapat bahwa 2 fraksi lebih ideal bagi DPR. Dengan 2 fraksi, maka arahnya bisa ditebak: satu fraksi akan cenderung pro kebijakan pemerintah, sementara yang lain akan cenderung kontra pemerintah. “Fraksi dengan jumlah anggota besar lebih baik, karena selama ini fraksi-fraksi kecil hanya mempersulit pengambilan keputusan saja,” ujar Syarief kepada VivaNews.